Network
PR DEPOK – Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono tampak tidak mempermasalahkan jika Indonesia semakin banyak memiliki utang.
Menurut Arief Poyuono hal itu tak perlu dipersoalkan karena utang yang diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga untuk kepentingan rakyat.[ -
Dia mengatakan solusi untuk membayar utang negara adalah rakyat harus disiplin membayar pajak.
Baca Juga: BPOM Setujui Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 Sputnik-V
Pendapat tersebut disampaikan Arief Poyuono untuk merespons Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang yakin pemerintah bisa membayar utang asal rakyat taat membayar pajak.
“Karna UTANG yg diambil @jokowi rakyat yg menikmati dari pengunaan UTANG maka Rakyat harus membayar dgn discipline bayar pajak. Kalau Ada masih Ada pendapatannya utk belanja & bayar pajak PBB,” katanya dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @bumnbersatu pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Arief Poyuono melanjutkan, jika pendapatan negara tidak cukup membayar utang, maka Presiden Jokowi harus mencari utang baru untuk menutup utang lama.
“Kalau pendapatan enga cukup bayar UTANG. Ya kangmas @jokowi hrs berani kemplang UTANG atau cari UTANG baru lagi untuk nutup UTANG,” tuturnya.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Pilih Mahkota dan Temukan Makna Rahasia untuk Hidup Anda
Mantan politisi Gerindra itu menilai persoalan utang negara ini mudah ditangani. Menurutnya yang terpenting adalah penggunaan utang bukan untuk foya-foya.
“Gampang kan.. Yg penting UTANG utk rakyat Indonesia bukan utk foya foya,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yakin pemerintah bisa membayar tunggakan utang apabila penerimaan pajak dari rakyat berhasil dikumpulkan.
Baca Juga: Manchester United Diposisi Terdepan untuk Datangkan Erling Haaland
Menurut Sri Mulyani, pemerintah mengambil pembiayaan utang untuk menutupi defisit fiskal karena berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi covid-19.
"Penerimaan negara kita merosot. Oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang. Namun, kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan," katanya seperti dikutip dari Antara.
Sri Mulyani juga akan melanjutkan sejumlah upaya dan langkah reformasi pajak untuk mendorong penerimaan pajak tahun depan yang dalam RAPBN 2022 ditargetkan sebesar Rp1.262,9 triliun.
“Untuk reformasi perpajakan kita terus melakukan baik administrasi, SDM, ICT, dan dari sisi enforcement, untuk meningkatkan kepatuhan,” ujarnya.***
