Network
PR DEPOK – Baru-baru ini viral di media sosial yang menunjukkan situasi berkerumun yang turut dihadiri oleh Gubernur NTT Viktor B Laiskodat, Wakil Gubernur, dan sejumlah kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terkait hal tersebut, Ombudsman Perwakilan NTT lantas memberikan komentar soal kerumunan yang kabarnya turut dihadiri Gubernur dan para elite NTT di Semau, Kabupaten Kupang.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton menyebutkan bahwa pesta yang dihadiri Gubernur NTT bersama kepala daerah se-NTT itu dapat menjadi preseden buruk yang akan ditiru masyarakat.
Baca Juga: Cara Mengikuti Pelatihan Kartu Prakerja untuk Cairkan Insentif Kartu Prakerja
"Apa yg dilakukan para elite di Semau menjadi preseden yang akan ditiru oleh warga masyarakat NTT, karena para elitnya yang memulai," kata Darius Beda Daton, di Kupang, pada Minggu, 29 Agustus 2021.
Tidak hanya itu, kerumunan pesta di Semau bahkan dapat menimbulkan aksi protes massal jika ada penegakan prokes oleh Pol PP atau penegak hukum lainnya.
Pasalnya, masyarakat hingga kini masih bertanya soal kampanye perang melawan Covid-19 yang selama ini digaungkan, termasuk larangan berkerumun. Sedangkan, yang terjadi para elite NTT malah berkumpul demikian.
Baca Juga: Tak Lama Lagi, Taliban Bakal Umumkan Struktur Kabinet Pemerintahannya
Ombudsman bahkan menyoroti situasi kerumunan yang terdokumentasi dalam sejumlah foto dan video.
Darius Beda Daton merasa miris lantaran semua pejabat di NTT terlihat tidak menggunakan masker.
"Sementara di pesta itu banyak pejabat terlihat tidak menggunakan masker, jika menyaksikan cuplikan video di mana semua pejabat NTT mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, para bupati se-NTT dalam sebuah acara di Pulau Semau dalam suasana outdoor dengan panggung acara yang megah serta sound system kapasitas besar, melibatkan artis pendukung yang banyak membuat semua yang menyaksikan video ini miris dan nyaris tak percaya," ujarnya.
Baca Juga: Jika Diajak Verrel Bramasta Menikah, Begini Jawaban Natasha Wilona
Padahalnya, semua masyarakat NTT tahu bahwa Gubernur Viktor B Laiskodat sendiri sudah mengeluarkan instruksi untuk PPKM sampai tanggal 6 September 2021, sehingga semua acara yang melibatkan massa seperti pesta nikah, berdoa saat kematian, ke gereja, ke masjid, ke sekolah, ke arisan, dan lainnya, tidaklah diperbolehkan.
"Bahkan secara nasional Presiden Jokowi memberi instruksi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam situasi PPKM," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berpendapat meskipun Semau termasuk wilayah yang tidak masuk penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, namun penerapan protokol kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan.
Maka dari itu, ia berharap agar pejabat harus menjadi contoh dan teladan kepatuhan terhadap prokes dalam semua level PPKM, sehingga tidak menimbulkan protes dari masyarakat.
Baca Juga: Deadline Jendela Transfer: Real Madrid Masih Menunggu Jawaban Kylian Mbappe Malam ini
Untuk diketahui, Ombudsman Perwakilan NTT menanggapi peristiwa kerumunan yang muncul dalam acara pertemuan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi bersama para kepala daerah atau perwakilan se-NTT di Pulau Semau pada Jumat, 27 Agustus 2021 lalu.
Peristiwa kerumunan tersebut terdokumentasi dalam bentuk foto dan video yang beredar luas di masyarakat melalui jejaring media sosial.***
