Network
PR DEPOK – Persoalan utang Indonesia memang kerap mendapat sorotan, salah satunya dari Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.
Anis Byarwati memberikan sejumlah pandangan mengenai utang negara Indonesia yang kenyataannya semakin meroket, sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) baru-baru ini.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi DPR, Anis Byarwari lantas menyerukan beberapa hal mengenai utang negara dalam kesempatan rapat yang digelar pada Kamis, 16 September 2021.
Baca Juga: Tak Ingin Melepasnya, Manchester United Jadikan Bruno Fernandes dan Paul Pogba Prioritas Utama
Ia menilai bahwa dalam kondisi pandemi dan krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, jangan sampai kondisi negara diperburuk dengan kondisi utang negara yang semakin membebankan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Maka dari itu, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyarankan 5 strategi yang perlu segera diambil pemerintah dalam menyikapi ULN.
Pertama, koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia harus diperkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan utang luar negeri tetap sehat.
Kedua, pemerintah harus memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN.
Baca Juga: Beri Sinyal ke China, Australia Umumkan Pasukan AS akan Sering Datang ke Kawasan Indo Pasifik
Ketiga, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati.
Keempat, pemerintah tidak boleh mudah mengambil jalan pintas yang justru menambah utang baru negara. Sehingga, pemerintah mesti mengoptimalkan pengelolaan utang yang sudah ada.
Kelima, pemerintah jangan memaksakan untuk menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai. Ia lalu menyoroti salah satu proyek yang dimaksudkan, seperti proyek IKN.
Maka dari itu, ia menyarankan lebih baik menunda semua proyek yang memang tidak begitu mendesak.
“Tunda atau kalau perlu hentikan semua proyek tidak penting,” tuturnya.
Tidak hanya itu, politisi senior PKS tersebut mengingatkan pula pemerintah untuk mengelola utang negara dengan bijaksana dan benar.
Menurutnya pengelolaan utang negara harus dioptimalkan sehingga risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian baik untuk saat ini maupun masa mendatang dapat dikurangi.
Meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa tren penambahan utang negara dan biaya bunga yang bahkan melampaui pertumbuhan PDB serta penerimaan negara.
Baca Juga: Kisah di Balik Lagu 'Kagum' Milik Nuca, Terinspirasi dari Selebriti Berinisial A
Ia menilai kondisi ini memunculkan kekhawatiran, sehingga pemerintah harus serius mengurus utang negara.
“Akan menjadi beban berat di masa mendatang. Artinya pemerintah memang harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada, bukan dengan terus menambah utang,” ujar Anis Byarwati.
Sebagai informasi Kabar mengenai utang negara Indonesia yang terus meroket, kembali menghangat seiring dengan laporan terkini BI.
Dilaporkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia sampai dengan akhir Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dolar AS atau setara Rp5.994,51 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per dolar AS) atau tumbuh 1,7 persen (yoy).***
