Network
Menteri BUMN dan segenap jajaran Kementerian BUMN mendukung upaya hukum serta sanksi yang tegas bagi oknum di Kementerian BUMN maupun perusahaan-perusahaan BUMN yang terduga dan terbukti terlibat dalam gerakan radikalisme serta terorisme tanpa terkecuali.
Lebih lanjut Erickh Thohir menegaskan BUMN memiliki sistem verifikasi agar memastikan tidak ada dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang digunakan untuk aksi terorisme.
"Setiap langkah BUMN untuk membangun Indonesia, kami tidak menoleransi terorisme dan kami terus memperkuat proses internal untuk pencegahan dan penanganan paham radikalisme di lingkungan BUMN, termasuk bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah untuk melakukan langkah-langkah menjadi nilai luhur Pancasila pondasi daripada negara yang kita cintai ini Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika," tuturnya.***
