Network
PR DEPOK - Proses pencairan insentif bagi guru madrasah bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini memasuki tahap akhir, sehingga secara bertahap akan segera cair.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan dalam keterangannya di Jakarta, pada Senin, 27 September 2021.
"Kami perkirakan semoga akhir September atau awal Oktober 2021, dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru bukan PNS penerima insentif," kata Menag Yaqut.
Baca Juga: Sinopsis Amanah Wali 5 Senin, 27 September 2021: Apoy Geram karena Lee Melanggar Kesepakatan
Menag mengatakan bahwa surat perintah pembayaran dana sudah terbit. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN ) segera menyalurkan anggaran, yang sudah teralokasi di Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-KL) Kementerian Agama ke rekening bank penyalur insentif guru madrasah bukan PNS.
Ia menjelaskan bahwa insentif tersebut akan diberikan untuk guru bukan PNS pada raudlatul athfal (RA), madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA).
Tujuan dari pemberian insentif ini yaitu untuk memotivasi guru bukan PNS agar lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Maka demikian, diharapkan terjadi peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di RA dan madrasah.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) M Ali Ramdhani mengatakan sebelumnya, anggaran insentif guru ada di daerah.
Akan tetapi, pencairan insentif untuk 2021 akan dilakukan secara terpusat melalui anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag.
Menag menjelaskan bahwa Jawa Timur akan menjadi provinsi dengan kuota terbanyak, karena jumlah guru madrasah bukan PNS juga paling banyak.
"Tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA/madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan," kata Menag Yaqut, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Sementara itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag M Zain menegaskan, karena keterbatasan anggaran, insentif hanya diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi.
Menurutnya, kriteria tersebut antara lain, aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA atau MAK dan terdaftar di program Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA), dan belum lulus sertifikasi.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 27 September 2021: Aldebaran Curigai Orang Terdekat, Rendy Mengundurkan Diri?
Adapun syarat lainnya, yakni memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kemenag.
Selanjutnya, untuk kriteria berupa berstatus sebagai guru tetap madrasah, yaitu guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah/pemerintah daerah, kepala madrasah negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat dua tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kemenag serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
"Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dan ini dibuktikan dengan surat keterangan lama mengabdi," kata Zain.***
