Network
PR DEPOK – Salah satu yang menjadi pertimbangan Polri untuk merekrut 57 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) adalah rekam jejak mereka.
Kemudian Polri merasa bahwa visi mereka sama dalam hal pemberantasan korupsi.
Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono pada Jumat, 1 Oktober 2021.
“Teman-teman pegawai KPK ini mempunyai visi yang sama, yaitu untuk pemberantasan korupsi. Rekam jejaknya tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu diragukan. Itu sudah sama-sama nyata dilakukan,” ujar Argo dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari PMJ News.
Lebih lanjut, Argo mengatakan bahwa puluhan pegawai KPK yang telah diberhentikan memiliki peluang untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Polri.
Langkah ini disebutnya adalah keinginan langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, proses perekrutan ini adalah hal fundamental yang terus digodok oleh Korps Bhayangkara dibantu oleh beberapa Kementerian atau lembaga terkait.
“Bapak Kapolri membuat surat seperti itu karena melihat, kebutuhan organisasi Polri nanti khususnya akan dikembangkan. Tentunya perlu ada suatu sumber daya manusia,” tutur Argo.
Argo menerangkan bahwa mantan pegawai KPK nantinya akan mendapatkan penugasan mengenai antikorupsi di institusi Polri.
Beberapa tugasnya seperti melaksanakan pendampingan pengadaan barang dan jasa atau pemantauan terhadap anggaran penanggulangan pandemi Covid-19.
Argo yang merupakan jenderal bintang dua menuturkan bahwa perekrutan 57 mantan pegawai KPK adalah suatu niat baik setelah mereka diberhentikan dari tempat kerja sebelumnya.
“Rasanya itu antara KPK dengan Kepolisian itu tidak bisa terpisahkan. Kami selalu ada silaturahmi dan komunikasi. Kemarin kami mendengar bahwa ada informasi 56, awalnya 56 orang teman-teman dari pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK-nya, sekarang 57,” tuturnya.
Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dalam rangka menjadikan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di tubuh Polri.
“Rekam jejak dan pengalaman di tipikor sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang sedang kita kembangkan,” ujar Sigit.
Lebih lanjut, Sigit mengatakan 56 pegawai KPK sangat diperlukan dalam rangka ikhtiar pencegahan tindak pidana korupsi serta membantu dalam mengawal jalannya program penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional termasuk kebijakan-kebijakan strategis lainnya.
“Oleh karena itu kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dan tak dilantik jadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut jadi ASN Polri,” katanya.
Surat permohonan yang dikirimkan Sigit rupanya langsung mendapatkan respon dari Presiden Jokowi yang diwakili oleh Mensesneg Pratikno.
“Kemarin tanggal 27 kami dapat surat jawaban dari pak Presiden melalui mensesneg secara tertulis prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri,” kata Pratikno.
Presiden Jokowi kemudian menginginkan agar Polri menjalin koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) demi melanjutkan rencana ini.
“Proses sedang berlangsung mekanismenya seperti apa sedang kita diskusikan bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri,” tuturnya.***
