Network
Lebih lanjut, Syarief Hasan menyebutkan bahwa, Partai Demokrat konsisten mengingatkan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar mengurangi utang luar negeri.
Ia menjelaskan bahwa, rasio utang luar negeri Indonesia semakin buruk dari waktu ke waktu.
“Setahun sebelumnya, rasio utang masih 37 persen, lalu merangkak 38,5 peren dan kini telah mencapai 41,64 persen. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia sangat buruk. Kami sejak awal selalu mengingatkan Kemenkeu, namun selalu dianggap aman, padahal kita berpotensi gagal bayar juga,” ujar Syarief Hasan.
Tidak hanya itu, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II-2021 semakin memprihatinkan.
Baca Juga: Sang Istri Berulang Tahun, Begini Ucapan Ringgo Agus Rahman ke Sabai Morscheck
“Dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa persentase utang Indonesia terhadap aset negara kini telah mencapai 59,70 persen. Persentase utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto juga hampir mencapai 42 persen yang tentu sangat berbahaya bagi Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak,” tutur Syarief Hasan.
Terlebih menurutnya, pemerintah bahkan pernah diperingatkan BPK RI terkait potensi gagal bayar utang luar negeri.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) , utang luar negeri Indonesia tercatat mencapai Rp6.626,4 triliun atau mencapai 59,70 persen dari aset negara, yang kenyataannya melebihi rekomendasi persentase dari IMF sebesar 25-35 persen.
Maka dari itu, politisi senior Partai Demokrat ini mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan rekomendasi IMF dan BPK sebagai lembaga yang kompeten dalam urusan keuangan, karena persentase utang luar negeri Indonesia melebihi rekomendasi dari IMF.
Baca Juga: Seputar Kanker Serviks, Mulai dari Faktor Penyebab, Gejala, dan Cara Mengobati
