Network
PR DEPOK – Terkait usulan pemerintah agar jadwal Pemilu 2024 jatuh pada 15 Mei mendapat banyak sorotan, salah satunya dari Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan.
Syarief Hasan mengkritik usulan pemerintah yang mengusulkan pengunduran jadwal Pemilu 2024 pada 15 Mei 2024.
Ia lantas lebih menyetujui usulan KPU bahwa jadwal Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024.
Baca Juga: Tangis Nagita Slavina Pecah usai Diberi Surprise oleh The Bumil's dan Keluarga Besarnya
“Saya termasuk yang setuju dengan KPU. Pelaksanaan Pemilu bukanlah hal yang mudah. Ini membutuhkan kesiapan dan sumber daya yang cukup. Apalagi pada 2024, Pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama.
"Jika waktu pelaksanaan terlalu dekat, maka beban beratnya di KPU, dan juga Bawaslu. Kita tentu khawatir apabila terlalu dipaksakan, maka pelaksanaan Pemilu tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Apalagi jika ternyata Pilpres berjalan dua putaran, dan sengketa di MK berlarut-larut. Ini mestinya jadi perhatian,” ujar Syarief Hasan seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi MPR.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyoroti alasan pemerintah yang menyatakan ada potensi polarisasi dan mengganggu stabilitas politik dan keamanan jika Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024.
Menurutnya, alasan pemerintah terkesan janggal karena pelaksanaan Pemilu 2024 pada bulan Februari atau Mei tetap saja punya resiko.
Sebaliknya, menurut Syarief Hasan, justru mengikuti jadwal Pemilu 2024 usulan KPU pencoblosan dan rekapitulasi tidak bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan.
Tidak hanya itu, Menurut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini, seharusnya ada atensi khusus atas beban pelaksanaan pemilu yang disampaikan oleh KPU.
Pasalnya, KPU pasti sudah mempertimbangkan dengan matang jadwal Pemilu 2021 berdasarkan pengalaman, sumber daya, dan berbagai potensi hambatan dalam pelaksanaan Pemilu.
Jadi, harus memberikan kesempatan kepada penyelenggara Pemilu waktu yang cukup. Apalagi sumber daya penyelenggara juga terbatas.
Politisi senior Partai Demokrat ini juga mengajak agar bercermin dari pelaksanaan Pemilu pada 2019 yang memakan banyak korban jiwa dari sisi penyelenggara.
Baca Juga: Prediksi Ria Ricis Setelah Dinikahi Teuku Ryan, Mbah Mijan: Popularitas Ricis Menurun
“Kita perlu merefleksi pelaksanaan pemilu 2019. Ada sebanyak 894 petugas KPPS yang meninggal dan 5175 yang sakit. Jika hanya dengan keserentakan Pemilu legislatif dan Pilpres saja telah banyak korban jiwa, bagaimana jika ditambah dengan Pilkada serentak? Padahal pemilu adalah saatnya rakyat berpesta untuk menentukan pemimpinnya.
"Jangan sampai pesta rakyat kembali diwarnai tangis pilu korban jiwa dari penyelenggara. Soal waktu ini adalah terkait beban dan skala kemampuan manusia. Kita jangan memaksakan pelaksanaan Pemilu yang terlalu mepet jika hanya akan menimbulkan korban jiwa. Berilah sedikit kesempatan penyelenggara untuk menghela napas, mengatur ritme agar Pemilu benar-benar menjadi pesta rakyat,” ujar Syarief Hasan.
Syarief Hasan menekankan bahwa jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi penting karena berkaitan dengan beban dan dampak dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri.
Maka dari itu, KPU sebagai pelaksana tentu membutuhkan persiapan dan waktu yang cukup agar Pemilu berjalan dengan aman dan lancar.***
