Network
PR DEPOK - Pelantikan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang kontroversi.
Hal ini disorot oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Menurutnya, kondisi ini membuka lebar peluang politisasi riset.
Ia menambahkan, apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN tentunya memiliki kewenangan yang lumayan besar.
“Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yg lumayan besar," kata Mulyanto, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter DPP PKS @PKSejahtera.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa telah resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Rabu, 13 Oktober 2021.
"Hari ini saya melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional," kata Jokowi.
Megawati Soekarno Putri dipilih dan dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bapennas, Suharso Monoarfa dilantik sebagai Wakil Ketua BRIN. Adapula Sudhamek Agoeng WS yang dilantik Jokowi sebagai sekretaris BRIN.
"Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah Ibu Megawati Soekarnoputri didampingi Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas (wakil ketua), dan Bapak Sudhamek Agoeng WS (sekretaris)," kata Jokowi, seperti dikutip dari Twitter @jokowi.
Terdapat juga beberapa anggota Dewan Pengarah BRIN lainnya yang juga dilantik Jokowi di hari yang sama.
"Adapun para anggota Dewan Pengarah BRIN adalah Bapak Emil Salim, Bapak I Gede Wenten, Bapak Bambang Kesowo, Ibu Adi Utarini, Bapak Marsudi Wahyu Kisworo, dan Ibu Tri Mumpuni. Selamat bekerja," ujar Jokowi.
Diketahui, Megawati sebelumnya juga ditunjuk menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Saat ini Megawati Soekarno Putri juga masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.***
