PR DEPOK – Tokoh Papua Christ Wamea menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay yang meminta Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Pasalnya, Menag Yaqut baru saja menuai kontroversi lantaran menyebut bahwa Kementerian Negara (Kemenag) merupakan hadiah atau kado negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).
Menanggapi hal tersebut, Christ Wamea menilai Presiden Jokowi tidak perlu menegur Menag Yaqut melainkan langsung diberhentikan saja.
Menurut dia, jika pemahaman seperti Menag Yaqut yang seperti itu terus dibiarkan maka juga akan terus menimbulkan kegaduhan.
“Jangan ditegur tapi diberhentikan saja krn klu sdh py pemahaman spt itu akan bikin gaduh terus. Kemenag itu kementerian yg hrs menebarkan kedamaian dan mempererat kerukunan,” kata Christ Wamea seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @PutraWadapi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) bukanlah hadiah dari negara bagi Nahdlatul Ulama (NU) atau untuk umat Islam semata, tapi hadiah bagi semua agama.
"Pertama adalah bahwa Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," ujar Helmy Faishal seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Thomas Tuchel Yakinkan Pemain Muda Chelsea, Bahwa Dia Layak Mendapatkan Posisi di tim Utama
Pernyataan Helmy itu merespons pernyataan dari Menag Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU. Pernyataan itu disampaikan Menag saat Webinar beberapa hari lalu.
Helmy mengatakan NU memang punya peran besar dalam menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta.
Namun, lanjut dia, tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kemenag ataupun merasa ada hak khusus.
Baca Juga: Menag Yaqut Sebut Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU, Mustofa Nahrawardaya: Bisa Jadi Memang Polos
Bahkan, peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.
"Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam 'privilege' dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan)," ujar dia.***