Network
PR DEPOK – Baru-baru ini beredar isu bahwa Erick Thohir terlibat dalam bisnis tes PCR.
Atas berbagai isu tersebut, Kementerian BUMN pun membantah bahwa Erick Thohir terlibat dalam bisnis tes PCR.
Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, tudingan bahwa Erick Thohir terlibat dalam bisnis tes PCR terkesan lucu.
Baca Juga: Waspada Hipertensi, Lakukan Langkah-langkah Ini untuk Mengatasi dan Mencegahnya
"Isu bahwa Bapak Erick Thohir bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius. Bisa kita lihat dari data, sampai kemarin tes PCR itu mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI yang dikaitkan dengan Bapak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700.000"
"Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, hanya 2,5 persen jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu okelah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya Sinulingga dalam keterangan resminya di Jakarta, pada Selasa, 2 November 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Ia pun menjelaskan keterlibatan Erick Thohir pada sejumlah yayasan yang melakukan tes PCR di Indonesia.
Baca Juga: Curhat Sedih di Instagram, Gisella Anastasia Akui Harus Tinggalkan Gempi karena Hal Ini
Menurut Arya, di GSI memang ada yang namanya Yayasan Adaro sebagai pemegang saham dan ini adalah yayasan kemanusiaan, sahamnya hanya 6 persen dan hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia.
Lalu, ada yayasan kemanusiaan Adaronya, hanya 6 persen. Jadi, menurutnya yayasan kemanusiaan Adaro sangat minim berperan di tes PCR.
"Kemudian di yayasan kemanusiaan Adaro ini, Bapak Erick Thohir sejak jadi menteri tidak aktif lagi aktif di urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali. Jadi jangan tendensius seperti itu, kita harus lebih clear melihat semua," katanya.
Tidak hanya membantah tudingan Erick Thohir terlibat bisnis tes PCR, Kementerian BUMN juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai tes PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk lab tertentu, kecuali yang sesuai standar yang ditentukan Kemenkes.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga diduga terlibat dalam bisnis tes PCR lantaran dua perusahaan yang terafiliasi dengannya yakni PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, ikut mengantongi saham di GSI.
Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, lantas membantah tudingan tersebut.
Menurutnya, Luhut yang mendirikan Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Lab pada tahun 2020 dalam membantu pemerintah mempercepat penanganan Covid-19, tidak ada maksud untuk melakukan bisnis.
"Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," ujarnya.***
