Network
PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, turut mengomentari soal desakan kepada Presiden Jokowi untuk memecat Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
Refly Harun menyoroti adanya desakan untuk memecat Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir usai ramai dituding terlibat dalam bisnis tes PCR.
Menurutnya, tuntutan untuk me-reshuffle Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir adalah tuntutan yang masuk akal.
Baca Juga: Dituding Hengkang Tim YouTube Ria Ricis karena Cemburu, Vazo Achmad Beri Penjelasan Begini
"Memang ini adalah satu tuntutan yang masuk akal kalau kita mengaitkannya dengan yang namanya good government dan clean government. Jadi ini bukan soal angka-angka," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Ia lantas mengatakan bahwa yang terpenting adalah adanya bukti keterlibatan dua menteri tersebut dalam bisnis tes PCR ini.
"Yang paling penting adalah bukti keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung," tuturnya.
Baca Juga: Cara Membeli Pelatihan Kartu Prakerja untuk Dapatkan Insentif Rp600 Ribu 4 Kali
Pakar hukum tata negara itu lebih lanjut menyinggung soal penerapan good government dan clean government.
Menurutnya, dalam setiap pengambilan kebijakan, seperti soal diwajibkannya tes PCR ini, harus dipastikan tidak ada conflict of interest atau konflik kepentingan.
