Network
PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengomentari soal adanya desakan agar Presiden Jokowi memecat Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Mendengar desakan ini, Refly Harun menyebut bahwa seharusnya Jokowi memberikan contoh tentang menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance serta clean government.
Meskipun, Refly Harun meragukan bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle terhadap Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
Baca Juga: Heran yang Berani Bisnis tes PCR Justru Orang Terdekat Jokowi, Christ Wamea: Begini Kok Mau Capres
"Presiden Jokowi harus memberikan contoh bagaimana yang namanya menegakkan good governance dan clean government. Walaupun terus terang, saya pribadi tidak terlalu yakin," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Pasalnya, kata sang pakar hukum, Luhut dan Erick adalah dua menteri yang bisa dibilang 'anak emas' di kabinet yang dipimpin Jokowi itu.
"Secara yang disebut-sebut ini (Luhut dan Erick Thohir) adalah orang-orang yang barangkali menjadi anak emas dalam pemerintahan," tuturnya melanjutkan.
Ia menuturkan, baik Luhut Binsar Pandjaitan maupun Erick Thohir tidak membantah tudingan keterlibatan dalam bisnis tes PCR.
Meskipun, katanya melanjutkan, masing-masing juru bicara berupaya mengecilkan 'angka' dalam bisnis tes PCR tersebut, tetapi yang paling penting dalam hal ini adalah keterlibatan kedua menteri itu sendiri.
"Ini pembelajaran bagi kita, bukan soal number tapi memang soal keterlibatan yang memang masyarakat sudah mengetahuinya," katanya.
"Dan juga tidak dibantah oleh masing-masing juru bicara. Hanya bedanya adalah masing-masing juru bicara itu mengecilkan angka, the number. Satu bicara tidak cari keuntungan walaupun bentuknya PT, satu bicara cuma 2,5 persen, ya barangkali means nothing (tidak berarti apa-apa)," terang sang pakar hukum.
Namun sekali lagi, kata Refly Harun melanjutkan, ini bukan soal mencari keuntungan atau tidak, tetapi tentang komitmen untuk menegakkan pemerintahan.
"Ini bukan masalah yang tidak serius sesungguhnya, ini masalah serius. Tidak hanya terkait dengan pejabat publiknya, tapi ini terkait dengan bagaimana governance dana-dana kesehatan ini," tuturnya.***
