Network
PR DEPOK – Politisi Partai Demokrat Syahrial Nasution baru-baru ini turut memberikan komentar atas ditolaknya usaha judicial review Partai Demokrat yang akan dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra.
Sepertinya, percobaan penggulingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berujung pada kebuntuan.
Seperti diketahui, Partai Demokrat sempat disetir beberapa kalangan hingga akhirnya menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera dan menetapkan KSP Moeldoko sebagai ketua umum.
Baca Juga: Kata Novel Baswedan Soal Hari Pahlawan: Mau Berbuat untuk Kepentingan Orang Banyak
Namun, usaha tersebut ternyata gagal, Kementerian Hukum dan HAM menolak dan menganggap bahwa usaha KLB yang dilakukan oleh kubu Moeldoko tersebut tidak sah.
Ternyata, tidak berhenti sampai di situ, kubu Moeldoko akhirnya memakai jasa pakar hukum dan advokat kenamaan Yusril Ihza Mahendra untuk menempuh jalur hukum agar melakukan judicial review Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai dengan kabar dibayar hingga 100 milyar.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan akun Twitter @syahrial_nst pada 9 November 2021 Syahrial Nasution mengatakan bahwa kini cerita soal 100 milyar telah usai.
Baca Juga: Head to Head Kualifikasi Piala Dunia Grup A, Republik Irlandia vs Portugal, 11 November 2021
“Akhir Drama RP 100 M,” kata Syahrial.
Syahrial Nasution mengatakan bahwa kebenaran akan selalu terbukti dan menemukan jalan.
“Kebenaran selalu akan menemukan jalannya,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa Partai Demokrat selalu saja mengalami ujian dan tekanan dalam keberjalanannya.
“@Pdemokrat terus diuji dg berbagai tekanan,” kata Syahrial.
Lebih lanjut, kata dia, ujian tersebut bermula dari usaha perebutan partai oleh KSP Moeldoko hingga duet dengan Yusril Ihza Mahendra.
Baca Juga: Anime One Piece akan Dibuat Versi Live Action di Netflix, Ini Daftar Para Castnya
Dia mengatakan bahwa hal tersebut mereka lakukan tiada lain untuk mengambilalih kepengurusan partai dari tangan anak sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
“Dari mulai pembegalan oleh KSP Moeldoko hingga kolaborasi Yusril Ihza Mahendra yg ingin merontokkan kepengurusan Ketum @AgusYudhoyono,” ujarnya.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) memberikan penolakan terhadap judicial review AD/ART Partai Demokrat kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Terimakasih @MahkamahAgung,” tuturnya.***
