Network
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu nggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra mengatakan dalam keterangan bahwa ada dua peraturan yang berpotensi dilanggar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pinjaman senilai Rp 180 miliar ke Bank DKI.
Anggara mengatakan bahwa pada kasus dugaan korupsi di Formula E tersebut berpotensi melanggar peraturan, yang merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 141 ayat (1).
Sesuai peraturan dalam PP tersebut tertulis bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Baca Juga: Fatwa Baru MUI, Haramkan Pinjol karena Mengandung Riba, hingga Uang Kripto
Lebih lanjut, politisi Partai PSI tersebut menjelaskan bahwa kontrak Formula E mengatur bahwa commitment fee adalah kewajiban Jakarta Propertino (Jakpro).
Untuk diketahui, Jakpro merupakan sebuah BUMD milik DKI Jakarta, sehingga tagihan pembayaran dari Formula E seharusnya dikirimkan ke Jakpro, bukan ke Dinas Pemuda dan Olahraga.
Jadi, Anggara melanjutkan, apabila saat Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar commitment fee Formula E, apakah ada surat tagihan dari FEO (penyelenggaran Formula E) ke Dispora.
Menurutnya lagi, apabila Anies Bswedan memerintahkan Dispora untuk membayar commitment fee tanpa ada tagihan ke Dispora, maka hal tersebut bisa berpotensi melanggar PP nomor 12 tahun 2019.***
