Network
PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengomentari soal hutan Papua yang nampak gundul dari satelit NASA.
Refly Harun menyoroti pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang menyalahkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY atas semakin gundulnya hutan Papua.
KLHK mengatakan bahwa hutan Papua semakin gundul sejak konsesi sawit pada era Pemerintahan SBY, yakni pada tahun 2009.
Mendengar pernyataan KLHK tersebut, Refly Harun justru mempertanyakan tentang sosok yang memberikan izin kala itu.
"Kritik terbesar saya kepada KLHK adalah apakah kementerian yang memberikan izin itu sama atau tidak? Ini yang menjadi persoalan," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Menurut Refly, lucu bila Jubir KLHK malah membandingkan dua masa pemerintahan, yakni Pemerintahan SBY dan Jokowi.
Baca Juga: Mediasi Gagal, Luhut Binsar Bakal Layangkan Gugatan Perdata terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti
Padahal, kata sang pakar hukum, yang menjadi masalah adalah fakta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan izin untuk konsesi sawit tersebut.
Ia mempertanyakan soal sikap KLHK sebelum sang menteri memberikan izin.
"Apakah Kementerian Lingkungan Hidup tidak memperingatkan kepada menterinya untuk tidak memberikan izin seperti itu. Apakah menterinyaketika memberikan izin itu tidak melakukan kajian terlebih dahulu?" tuturnya.
Baca Juga: Cara Dapatkan Subsidi Diskon Token Listrik 2021 Lengkap dengan Cara Cek Penerima Online Lewat HP
"Lucu juga menurut saya juru bicara kementerian ini yang kemudian memperbandingkan, mempermasalahkan dua masa pemerintahan. Tidak penting, yang penting adalah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah memberikan izin untuk konsesi yang demikian besarnya, separuh wilayah DKI," katananya.
Dengan konsesi yang besar ini, lanjut Refly, maka deforestasi hanya tinggal menunggu waktu saja.
Tak heran jika lantas laju deforestasi di hutan Papua terjadi sekitar tahun 2011 hingga 2016.
Baca Juga: Update Transfer Barcelona: Xavi Bidik 3 Pemain Chelsea Ini Bergabung ke Camp Nou
"Itu kan berarti 50:50, 2011, 2012, 2013, 2014, kemudian 2015, 2016, itu masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden SBY. Jadi bukan soal di masa pemerintahan yang mana yang paling banyak deforestasinya," ujarnya.
Untuk diketahui, sebelumnya publik sempat heboh membicarakan perbandingan foto dari satelit NASA yang memperlihatkan hutan Papua pada tahun 2001 dan 2019.
Nampak deforestasi terjadi di rentang waktu tersebut ditandai dengan semakin gundulnya hutan Papua yang tertangkap satelit NASA.
Baca Juga: 'My Love My Enemy' Episode 3 pada 15 November 2021: Ilham Panik Rani Jatuh dari Outbound
Terkait hal ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Nunu Anugrah, mengatakan bahwa potret hutan yang gundul itu adalah lahan konsesi sawit PT Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Papua pada 2009.
Konsesi tersebut, kata Nunu, diberikan di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Ia menuturkan bahwa pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut diberikan oleh Menteri Kehutanan kala itu, yakni MS Kaban, tepatnya pada 5 Oktober 20019 seluas 34.057 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta.
Baca Juga: Jadwal Acara TV RCTI 16 November 2021: Ikatan Cinta Kembali Tayang Pukul 19.30 WIB
Oleh karena itu, Nunu mengatakan bahwa foto perbandingan yang diberikan NASA tidak cukup menggambarkan deforestasi yang terjadi di Indonesia.
Terlebih, katanya melanjutkan, jika deforestasi tersebut lantas ditudingkan kepada Pemerintahan Presiden Jokowi.
Ia menuturkan, pada bebrapa gambar yang diterbitkan NASA, terlihat bahwa pada tahun 2009 hutan di Papua masih hijau.
Baca Juga: Artis Jepang Nana Komatsu Umumkan Resmi Menikah dengan Kekasihnya Masaki Suda
Namun, sejak 2011 tutupan hutan tersebut semakin berkurang setiap tahunnya.
Nunu mengatakan bahwa deforestasi terjadi pada tahun 2011 hingga 2016.***
