Network
PR DEPOK – Belum lama ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar buka suara soal tanam pohon.
Dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia pada 21 November 2021 lalu, Siti Nurbaya meminta masyarakat untuk melakukan tanam pohon.
Siti Nurbaya menyarankan, selama seumur hidup sebaiknya setiap warga dapat menanam pohon minimal sebanyak 25 pohon.
Atas pernyataan itu, politisi Partai Demokrat, Cipta Panca merasa Siti Nurbaya hanya “gaya-gayaan”.
Dengan demikian, ia pun lantas menanyakan lokasi lahan untuk menanam poho-pohon tersebut.
Tak hanya itu, Cipta Panca juga menyebut bahwa Menteri LHK itu telah memberi ruang bagi para pemodal untuk merambah lahan.
Akan tetapi, menurut Cipta Panca, beban menanam pohon kemudian justru diserahkan kepada rakyat.
Tak cukup sampai di situ, Cipta Panca rupanya mendapat respons dari mantan Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi.
Baca Juga: Terawang Shio Kelinci, Shio Naga, dan Shio Ular 24 November 2021: Jangan Tersinggung dengan Nasihat
Menurut penuturannya, Indonesia merupakan negara dengan laju deforestasi atau penebangan hutan tercepat di dunia di era pemerintahan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Indonesia di era rezim SBY adalah negara dengan laju deforestasi tercepat di dunia,” ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Rabu, 24 November 2021.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam daftar Guinness Book of World Records sebagai negara dengan tingkat deforestasi tercepat di dunia pada 2008.
Baca Juga: Update Persebaran Covid-19 Depok, 23 November 2021: 105.755 Positif, 103.363 Sembuh, 2.167 Meninggal
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pemerintahan SBY sering kali memberikan izin agar hutan dapat dijadikan perkebunan kepada sejumlah korporasi.
“Yakni 2,2 juta hektar atau 36 kali luas DKI Jakarta,” kata dia menerangkan.
Atas hal tersebut, Dedek Prayudi mengaku tidak terkejut jika Cipta Panca selaku politisi Partai Demokrat “meradang” ketika ada pihak yang mengajak untuk menanam pohon.
“Rezim babat hutan pantas aja meradang ada yang ajak tanam pohon,” tuturnya.
Baca Juga: Atta Halilintar Sebut Kunci Sukses Miliki Banyak Anak: Orang Tua Harus Tegas Banget
Selanjutnya, Dedek Prayudi pun mengungkapkan penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi hutan dari 2003 hingga 2014.
Berdasarkan data dari KPK, jelas dia, kerugian negara ditaksir hampir mencapai Rp800 triliun.
“KPK pernah melakukan kajian mendalam soal korupsi hutan tahun 2003-2014, ditaksir kerugian negara mencapai 799 triliun Rupiah,” ucap dia.***
