Network
PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana turut menaggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoroti ruwetnya birokrasi di Indonesia.
Ia pun menyindir Jokowi yang sudah tujuh tahun jadi presiden tetapi masih mengeluhkan soal ruwetnya birokrasi.
"Tahun depan jadi ketua negara2 #G20 nih tapi masih aja ngeluh karena ruwetnya birokrasi. Udah 7 tahun lebih lho jadi presiden," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter pribadinya @panca66.
Baca Juga: Cara Atasi Sertifikat Pelatihan Kartu Prakerja Tidak Muncul di Dashboard Akun Peserta
Ia lalu mempertanyakan apakah pantas Indonesia menjadi ketua G20 apabila masih meributkan birokrasi.
"Pantas nga sih Indonesia jadi ketua #G20 kalau masih ribet sama birokrasi seperti ini? Serius nanya," tuturnya di akhir cuitan.
Belum lama ini, Presiden Jokowi atau menyoroti ruwetnya birokrasi di Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara yang menghambat masuknya investasi.
Menurutnya, selama ini investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN sangat banyak, tetapi perkara birokrasi itu menjadi persoalan.
"Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN, ini ngantre dan banyak sekali. Tapi ruwetnya, ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri," ujar Jokowi dikutup dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi juga geram lantaran ruwetnya birokrasi itu menjadikan hal yang seharusnya mudah menjadi sulit.
Baca Juga: Co-Founder Formula E: Jakarta Tidak Membayar Lebih Mahal dari Kota Lain
Lantaran hal tersebut realisasi investasi pun menjadi mandek, sehingga ia pun mengimbau agar persoalan itu perlu diperbaiki secara profesional.
Lebih lanjut, ia mengatakan ingin marah untuk sesuatu yang diketahuinya tetapi sangat sulit dijalankan.
Tak hanya itu saja, Jokowi juga mengatakan bahwa komisaris dan direksi Pertamina maupun PLN harus menghitung konsekuensi dari setiap penugasan terhadap perusahaan.
Baca Juga: Hasil Indonesia Open 2021: Kalahkan Fitriani/Yulia dengan Mulus Greysia/Apri Lolos Perempat Final
Perhitungan tersebut pun, kata dia harus disampaikan secara transparan dan terbuka dengan kalkulasi dan angka-angka.
Oleh sebab itulah ia meminta pada PLN dan Pertamina untuk tetap menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada dan jangan sampai tata kelola perusahaan dan pengadaannya tidak benar.***
