Network
Maka dari itu hal merupakan tugas bagi Indonesia, terutama terhadap status UU Cipta Kerja pada saat ini.
Menurutnya, Pemerintah juga perlu terus bergabung dan dengan keyakinan untuk berkomitmen, melakukan pembenahan secara legal formal.
“Bukan hanya merevisi aturan-aturan saja, pemerintah perlu melakukan review atas regulasi yang sudah ada dan melihat relevansinya dengan kebutuhan saat ini. Aturan yang sudah tidak dibutuhkan saat ini. Aturan yang sudah tidak dibutuhkan sebaiknya dihapuskan. Jangan menambah beban regulasi,” ujar Peneliti CIPS lagi melanjutkan.
Menurut Peneliti CIPS, Pinkan menilai implementasi Online Single Submission (OSS) juga harus diperbaiki, agar bisa digunakan di semua daerah.
Untuk itu, pemerintah juga masih perlu berupaya memberikan sinergi sistem OSS agar bisa mencapai target dan bisa memudahkan proses perizinan dan pengurusan berkas-berkas investasi.***
