Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan setelah merevisi peraturan baru mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang menggunakan dana APBN.
Meski menuai banjir kritik dan dinilai melanggar janji, pemerintah tetap mengucurkan dana dari APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Menggunakan skema business to business, pemerintah berjanji biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China dan berasal dari penerbitan obligasi perusahaan.
Akan tetapi pada kenyataannya, pemerintah tetap menggunakan dana dari APBN dan pinjaman dari China.
Baca Juga: Ditanya Mengapa Nama Gala Sky Diganti hingga Jadi Perbicangan, Doddy Sudrajat Beri Tanggapan Begini
Untuk diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia dengan konsorsium BUMN China.
Dari total kebutuhan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebesar Rp113 triliun, pinjaman CBD diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS atau setara Rp64,9 triliun.***