DPR Bentuk Pansus RUU Ibu Kota Baru, Mardani Ali Sera Sebut PKS Tegas Menolak

- 13 Desember 2021, 15:03 WIB
Mardani Ali Sera Politisi PKS./Twitter/@MardaniAliSera
Mardani Ali Sera Politisi PKS./Twitter/@MardaniAliSera /

PR DEPOK – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera baru-baru ini memberikan pernyataan soal keberlanjutan rencana pemindahan ibu kota baru.

Melalui cuitan akun media sosial Twitternya, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa belum lama ini pemerintah membentuk Panitia Khusus untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Pekan lalu, pansus RUU Ibu Kota Negara Baru (IKN) resmi dibentuk,” kata Mardani Ali Sera seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan akun Twitter @MardaniAliSera pada 13 Desember 2021.

Baca Juga: Minta Ubah Kebijakan Jadi Karantina Mandiri, dr Tirta: Toh Ada Pejabat Karantina di Rumah, Selebgram Lolos aje

Menyoroti persoalan tersebut, Mardani Ali Sera secara tegas mengatakan bahwa Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menolak hal tersebut.

“Tegas posisi @FPKSDPRRI menolak rencana pemindahan IbuKota ke Kalimantan Timur,” tutur Mardani.

Di lain sisi, kata Mardani, saat ini begitu banyak pekerjaan yang lebih penting dibandingkan persoalan pemindahan ibu kota.

Baca Juga: Ben Joshua Bersyukur Dapat Support dari Teman saat Dirinya Dirugikan: Gue Nggak Nyangka

“Begitu banyak PR kita yang mendesak,” katanya.

Mardani Ali Sera mengatakan bahwa persoalan pandemi yang masih terjadi harus menjadi perhatian lebih oleh pemerintah.

Selain itu, persoalan kualitas sumberdaya manusia dan pemenuhan stok pangan pun harus diperhatikan pula.

Baca Juga: Ajarkan Anak Nathalie Holscher Melawak, Sule: Biasanya dalam Perut Udah Jailin Ayah

“Seperti pandemi Covid-19, kualitas sumberdaya manusia, hingga pemenuhan kebutuhan pangan,” ujarnya.

Cuitan Mardani Ali Sera Politisi PKS/Twitter/@MardaniAliSera
Cuitan Mardani Ali Sera Politisi PKS/Twitter/@MardaniAliSera

Seperti diketahui, baru-baru ini DPR baru saja membentuk Pansus RUU Ibu Kota Baru yang beranggotakan 56 orang.

Menurutnya, salah satu alasan penolakan tersebut adalah karena Kalimantan dikenal sebagai paru-paru dunia.

PKS tidak menginginkan adanya dampak buruk terhadap ekosistem dan sumber daya air yang ada.***

Editor: Imas Solihah

Sumber: Twitter @MardaniAliSera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah