Network
PR DEPOK – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan akan disahkan oleh DPR RI pada 16 Desember 2021.
Revisi UU tentang Jalan tersebut menurut Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR guna meningkatkan pelayanan jalan.
"Kita baru saja merevisi UU Nomor 38 Tahun 2004 mengenai jalan yang sebentar lagi akan disahkan Insya Allah di Sidang Paripurna DPR RI pada siang hari ini. Itu semua untuk meningkatkan pelayanan jalan," ujar Menteri PUPR sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara pada 16 Desember 2021.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Bentuk Wajah Anda Ungkap Kepribadian yang Dimiliki
Menteri PUPR juga memiliki harapan terhadap revisi UU jalan agar ke depannya tata kelola jalan di Indonesia lebih baik.
"Kita berharap dengan undang-undang yang baru tersebut maka pelayanan, penyelenggaraan, manajemen dan tata kelola jalan akan menjadi lebih baik," kata Menteri PUPR.
Hal tersebut juga ditenggarai sebagai bentuk perhatian terhadap tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.
Sehingga, pemerintah dan DPR telah melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Secara general, butir-butir yang diatur RUU adalah kewenangan penyelenggaraan jalan, anggaran, pengusahaan jalan tol, pengadaan tanah, peran penyidik PNS dalam pemeriksaan dugaan tindak pidana dalam bidang jalan.
Pada saat sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menjelaskan bahwa revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu dilakukan guna meminimalisir kesenjangan pembangunan.
Pasalnya, selama ini pemerintah daerah belum mampu memberikan pembiayaan yang optimal dalam pembangunan infrastruktur sehingga kualitas jalannya berbanding terbalik dengan jalan nasional.
Dirinya menjelaskan, jalan-jalan di desa, kabupaten, dan provinsi yang selama ini masih tidak layak karena ketidakmampuan pembiayaan.
Jalan-jalan itu, menurutnya, bisa dibangun menggunakan APBN, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah bisa merata dan berkeadilan.***
