Network
PR DEPOK - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 yang baru saja dinaikkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai kontroversi.
UMP DKI Jakarta 2022 naik sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854. Ketetapan UMP DKI Jakarta 2022 sebelumnya diketahui hanya naik 0,85 persen yakni menjadi sebesar Rp4.453.935.
Naiknya UMP DKI Jakarta 2022 ini dipersoalkan oleh para pengusaha. Muncul kabar bahwa Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta akan menggugat Anies Baswedan terkait kenaikan UMP 2022 tersebut.
Baca Juga: Tak Senonoh, Patrich Wanggai Pamer Alat Kelamin saat Sulut United Ditundukkan Dewa United
Persoalan ini turut disorot oleh mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Menurutnya, kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 yang ekstrim di saat sulitnya pasar saat ini, berpotensi akan terjadi pengurangan tenaga kerja.
"Kenaikan upah extrim ditengah kesulitan pasar saat ini berpotensi membuat pengusaha melakukan pemgurangan tenaga kerja," ujar Ferdinand Hutahaean.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hasrat politik telah membuat Anies Baswedan melupakan hukum pasar yang berlaku.
Baca Juga: Kolaborasi Indonesia dan Rusia, Gelar Pameran Perdagangan dan Industri INNOPROM 2022
"Hasrat politik membuat Anies lupa hukum pasar..!!," kata Ferdinand Hutahaean, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @FerdinandHaean3.
Terkait kabar akan digugatnya Anies Baswedan soal kenaikan UMP DKI Jakarta 2022, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan akan menghormati jika ada pihak yang berkeinginan untuk menggugat secara hukum.
"Kami hormati apa pun yang dilakukan oleh para pihak. Kami menghargai. Ini kita di era demokrasi," kata Wagub Riza, saat ditemui di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara, pada Minggu, 19 Desember 2021.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cinta Selasa, 21 Desember 2021: Taurus Akan Bertemu Seseorang yang Istimewa Hari Ini
Adapun pihak DPP Apindo DKI Jakarta berencana akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena keputusan Anies Baswedan menaikkan UMP 2022 berpotensi menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Meskipun begitu, Wagub Riza tetap berharap polemik tersebut dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah.
Adapun Wagub Riza menyatakan bahwa, keputusan naiknya UMP DKI Jakarta 2022 telah dipertimbangkan dengan matang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.***
