Network
Terutama bagi Satgas Covid-19 sebagai salah satu aparat yang menangani masalah vaksin virus tersebut.
Bahkan, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin penggunaan darurat vaksin halal.
Diketahui, DPR Komisi IX sebagai mitra Kementerian Kesehatan dan BPOM akan segera membahas penggunaan vaksin halal.
Pembahasan terkait vaksin tersebut akan dilakukan usai masa reses di Januari 2022 mendatang.
Kementerian Kesehatan akan berperan sebagai sentris pengampu kebijakan terkait vaksin halal tersebut.
Baca Juga: Soal Syuting Sinetron di Pengungsian Semeru, Ketua DPD: Tindakan Tak Etis
Tidak hanya itu, Shaleh juga menegaskan akan menggandeng Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam kebijakan itu.
“Titik tekannya adalah perlindungan konsumen, nanti juga harus melibatkan YLKI di dalamnya,” jelasnya.
Terkait kebijakan tersebut, Melkiades Laka Lena selaku wakil ketua Komisi IX DPR juga mendorong penggunaan vaksin halal dipercepat.
