Network
"Jangan pengusaha yang sudah ada warna warni nodanya, yang sudah dicabut-cabut tadi (izinnya)," ucap Bahlil Lahadalia.
Menuritnya, pemerintah akan menerbitkan aturan soal pihak mana saja yang nantinya bisa menerima izin usaha dan lahan yang dicabut karena tidak produktif.
"Nanti kita buat aturannya sedetail mungkin. (Selesainya) lebih cepat, lebih baik. Mungkin bisa bulan ini atau bulan depan," katanya.
Dia mengungkapkan didistribusikannya izin usaha dan izin pakai lahan yang tidak produktif itu merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk pemerataan.
Terutama pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal oleh masyarakat luas, tidak hanya pihak tertentu saja yang mendapatkan keuntungan dari masuknya investasi tapi orang daerah setempat.
"Jadi orang daerah itu jangan hanya tahu bencananya saja. Kita kasih ke orang daerah. Nanti kalau nggak dikasih, dibilang Presiden nggak berpihak pada rakyat kecil," tutur Bahlil Lahadalia. ***
