Network
PR DEPOK - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, belum lama ini mengatakan bahwa dunia usaha berharap Pemilu 2024 diundur.
Bahlil Lahadalia mengatakan para pelaku usaha menginginkan agar Pemilu 2024 diundur.
Menurut Bahlil, para pengusaha ini baru mulai bangkit usai sempat diterpa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Jelang Hadapi Bali United, Persib Dapat Kabar Buruk Sekaligus Kabar Baik
Ia menuturkan, jika ada opsi Pemilu diundur, maka hal tersebut dinilai akan jauh lebih baik.
"Di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan, dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik," ujarnya.
Pernyataan ini ia sampaikan saat menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027 akibat pandemi.
Baca Juga: Atalia Praratya Ditanya Kesiapan Jadi Ibu Negara, Ridwan Kamil: kalau Takdir, Ya Bismillah
Klaim Bahlil Lahadalia soal para pengusaha yang ingin Pemilu 2024 diundur ini lantas dikomentari oleh ekonom senior, Rizal Ramli.
Dalam keterangan tertulis Rizal Ramli mengaku heran dengan Bahlil yang sibuk mengurusi masalah Pemilu.
"Ini kok Ketua BKPM ngurusin Pemilu, kepiye toh," kata Rizal Ramli, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @RamliRizal.
Baca Juga: Siap Bersaing di Capres 2024, Ridwan Kamil: Bismillah, Kalau Pintunya Ketutup Ya Nggak Masalah
Ia lantas meminta agar Bahlil fokus mengurus investasi daripada sibuk berbicara tentang pemilihan umum.
"Tolong fokus urus investasi aja Bahlil," tuturnya menambahkan.
Sementara itu, Bahlil sendiri berpendapat bahwa memajukan atau memundurkan Pemilu bukanlah suatu hal yang dilarang.
Baca Juga: Dituduh Memihak Usai Buat Pernyataan 'Jangan Mendewakan Gala Sky', Denny Sumargo: Gue Bukan Suporter
Menurutnya, Indonesia juga sempat memajukan Pemilu di tahun 1997, yang seharusnya dilakukan di tahun 2002 karena adanya persoalan krisis.
"Memajukan pemilu atau memundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga. Karena tahun 1997 kita Pemilu kan harusnya 2002, karena kita pemilu lima tahun sekali, tapi kita majukan karena persoalan krisis waktu itu, reformasi," katanya menerangkan.***
