Network
PR DEPOK - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, DPR secara resmi menyepakati RUU IKN menjadi UU IKN.
Pengesahan RUU IKN itu dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa 18 Januari 2022.
Dalam rapat tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Kesepakatan mengenai UU IKN tersebut diinisiasi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Kemudian, UU IKN tersebut disetujui oleh para anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Jelang Laga Persib Bandung vs Borneo FC, Beckham Putra Ingin Penuhi Ekspektasi Bobotoh
"Apakah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk menjadi UU IKN?," ucap Puan Maharani dikutip PR Depok dari PMJ News, 18 Januari 2022.
Akan tetapi, sebelum mendapat kesepakatan, Puan sempat mendapat interupsi dari salah satu anggota dewan.
Namun akhirnya kesepakatan menemui titik terang, karena hanya salah satu fraksi saja dari total 9 fraksi yang menyanggah.
Diketahui sebelumnya, pemerintah telah menjelaskan tentang nama Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.
Nama untuk Ibu Kota Negara baru itu dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo yakni 'Nusantara'.
"Jadi ini sekarang hari ini Senin, pada hari Jumat lalu beliau (Jokowi) menegaskan ibu kota negara ini namanya Nusantara," ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.
Lebih lanjut Suharso juga menjelaskan alasan nama Nusantara menjadi nama untuk Ibu Kota Negara baru.
Dirinya menyebut nama Nusantara sudah menjadi ikon Indonesia sejak zaman dulu, nama tersebut juga menggambarkan dan identik dengan Indonesia.***
