Network
PR DEPOK - Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, dr. Eva Sri Diana Chaniago kembali menyoroti rencana pemindahan dan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menurut kabar yang beredar, pembangunan IKN di Penajam Paser Utara akan menggunakan sebagian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp178,3 triliun.
Atas hal tersebut, dr. Eva mengaku sangat menyayangkan tindakan yang diambil pemerintah karena saat ini rakyat banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.
Namun alih-alih lebih memperhatikan nasib rakyat, lanjut dr. Eva, pemerintah justru berencana membangun IKN yang bakal menggunakan dana PEN 2022 triliunan rupiah.
Melalui akun Twitter pribadinya, dia mempertanyakan letak kedaruratan pembangunan ibu kota negara baru tersebut.
"Dimana letak daruratnya Ibukota negara baru dibanding rakyat banyak yg butuh dibantu ?" tuturnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @EvaSriDiana_Dr pada Jumat, 21 Januari 2022.
Masih di cuitan yang sama, dokter sekaligus aktivis tersebut mengingatkan nasib rakyat yang banyak kehilangan pekerjaan hingga jatuh miskin akibat pandemi Covid-19.
"Hilang tulang punggung keluarga,jatuh miskin & ada yg cacat fisik akibat pandemi. Pdhl beban utang IKN nanti yg bayar rakyat," pungkas dia di akhir cuitannya.
Diketahui bersama, pemerintah akan memindahkan IKN baru dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca Juga: Arteria Dahlan Akui Punya 5 Mobil dengan Pelat Nomor Sama, Gus Umar: Sombongnya Nggak Ketulungan
Rencana tersebut telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021—2022 yang digelar Selasa,18 Januari 2022 lalu.
Terkait pemindahan IKN ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menggunakan sebagian dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.
Penggunaan PEN 2022 itu untuk pembangunan dan pemindahan IKN baru ke Penajam Paser Utara di tahap awal yang mencapai Rp178,3 triliun.
Baca Juga: Ferry Irawan Ingin Terjun ke Dunia Politik pada 2024, Venna Melinda: Saya Harus Nyoblos!
Akan tetapi ironisnya, ratusan kecamatan belum punya Puskesmas di tengah isu gencarnya pembangunan IKN baru.
Hal itu diungkap Kemenkes yang mengemukakan sebanyak 171 wilayah kecamatan di Indonesia hingga saat ini belum dilengkapi fasilitas puskesmas akibat pengaruh pemekaran wilayah.***
