Network
PR DEPOK - Presiden RI, Joko Widodo, secara resmi memperbolehkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Keputusan tersebut sekaligus meralat pernyataan Jokowi sebelumnya yang berjanji untuk tidak menggunakan APBN untuk pembangunan IKN.
Dilansir PikiranRakyat-Depok.com, Jokowi mengizinkan pembiayaan 53,3 persen untuk pembangunan IKN melalui APBN.
Baca Juga: 7 Cara Atasi Cemburu Berlebih pada Pasangan Agar Hubunganmu Tak Putus Sia-sia
Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.
Hal itu lantas dikomentari politisi partai Demokrat Yan Harahap, yang nampak tidak sepakat dengan perubahan sikap Presiden.
Di akun twitternya @YanHarahap, Yan Harahap mencuit bahwa seharusnya Jokowi menepati janjinya bukan malah meralatnya.
Baca Juga: Terkait Omicron, Pemerintah Belum Berencana Hentikan Sekolah Tatap Muka dalam Waktu Dekat
"Janji itu ditepati, bukan diralat," tulisnya
Yan Harahap juga nampak menyayangkan keputusan Jokowi yang berubah dari sebelumnya.
Dengan izin dari Presiden Jokowi, maka pembangunan IKN sebagian besar dananya akan ditanggung oleh negara.
Baca Juga: Mengenal Aplikasi Komputer Akuntansi Secara Umum, Versi Lengkap!
Sumber dana APBN tersebut tepatnya adalah yang mencakup Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Anggaran PEN 2022 sendiri adalah sekitar Rp455 miliar yang nantinya akan digunakan sebagian untuk proyek IKN.
Diperkirakan proyek IKN akan memakan dana sekitar Rp187 miliar atau lebih dari 1/3 dana pemulihan ekonomi tahun ini.
Baca Juga: Said Didu Colek Jokowi yang 'Ingkar' Janji Soal Anggaran IKN: Bohong Berulang-ulang Gelarnya Apa Ya?
Sebelumnya, Jokowi pernah meminta Menteri Keuangan untuk mencarikan skema terbaik untuk menganggarkan pembiayaan pembangunan di Ibukota Baru.
"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu (Sri Mulyani) tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi sebelumnya
Akan tetapi pemerintah nampak tidak bisa menemukan jalan lain sekarang, selain menggunakan APBN sebagai sumber dana pembangunan IKN.***
