Network
PR DEPOK – Rocky Gerung ungkapkan tidak setuju terhadap peraturan MPR yang wajibkan calon presiden 2024 untuk teruskan pembangunan IKN baru di Kalimantan.
Menanggapi peraturan MPR itu, Rocky Gerung menilai demokrasi politik tidak boleh mengadakan rezim yang mengikat rezim mendatang.
Rocky Gerung lantas menjelaskan bahwa presiden yang menjabat saat ini sudah salah mengambil kebijakan dalam pembangunan IKN baru, bahkan hal tersebut sudah disadari menghadapi proses yang akan gagal.
Akan tetapi menurut Rocky Gerung, pihak MPR telah mewajibkan calon presiden yang harus meneruskan proyek pembangunan IKN baru tersebut, setelah masa jabatan Presiden Jokowi telah selesai.
Baca Juga: MPR akan Buat PPHN untuk Jamin Pembangunan Ibu Kota Baru, Rocky Gerung: Ngaco!
Menurut Rocky Gerung, dalam dunia politik, pemilu setiap periodenya akan menggunakan peraturan yang berbeda dan berubah-ubah, sehingga disimpulkan bahwa peraturan MPR yang mewajibkan Presiden baru untuk meneruskan Pembangunan IKN baru di Kalimantan tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar aturan politik.
“Iya MPR mau bikin TAP untuk mengikat MPR berikutnya. Itu yang enggak boleh. Dalam demokrasi tidak boleh rezim ini mengikat rezim lain, itu namanya dungu itu. Karena demokrasi itu 5 tahunan gitu,” kata Rocky Gerung, sebagaimana dikutip oleh PikiranRakyat-Depok.com dari unggahan channel YouTube Rocky Gerung Official pada 30 Januari 2022.
Menurut Rocky Gerung, mengatakan bahwa Presiden dan MPR sudah salah membuat kebijakan soal pembangunan IKN baru di Kalimantan, dan hal tersebut sudah diakui oleh MPR dan Presiden bahwa hal tersebut akan gagal.
Baca Juga: Demi Keharmonisan Tim, Cristiano Ronaldo Sampai Gabung Grup WhatsApp Pemain Muda Manchester United
Namun, MPR menetapkan bahwa Presiden baru diwajibkan untuk meneruskan pembangunan IKN baru tersebut. yang dimana Rocky Gerung mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap peraturan tersebut.
