“Jadi ngapain MPR mau mengikat Presiden berikutnya. Presiden sekarang salah bikin kebijakan, itu IKN dan itu sudah diproyeksi oleh ekonomi akan gagal, MPR juga mengerti bahwa itu akan gagal. Lalu MPR bilang ‘enggak, kita harus wajibkan presiden baru untuk meneruskan proyek ini’ loh emangnya presiden berikutnya pilihan MPR apa? Kan nanti pemilunya akan berubah-ubah dan makin ngaco ini, emang dungu logikanya,” ujar Rocky Gerung lagi menjelaskan.
Namun, Rocky Gerung setuju jika MPR memberikan sinyal Presiden baru akan meneruskan pembangunan IKN baru di Kalimantan tersebut, agar tak menjadi polemik yang berat dalam politik Indonesia.***