Network
PR DEPOK - Politisi Edy Mulyadi menegaskan jika ia tetap menolak perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Menurut Edy Mulyadi, yang saat ini terjerat kasus dugaan ujaran kebencian setelah melontarkan ucapan ‘jin buang anak’, ada banyak alasan mengapa ia menolak perpindahan IKN.
Salah satunya, menurut Edy Mulyadi, adalah momentum perpindahan IKN yang tidak tepat.
Baca Juga: Tiga Pemain Persib Bandung Cedera, Robert Alberts Bisa Tambah Pusing
“Kita sedang terpuruk, ekonomi sedang jeblok, penangguran sangat luar biasa. Ada Rp466 triliun yang katanya naik lagi, membengkak lagi yang akan dialihkan untuk membangun ibu kota baru,” kata Edy Mulyadi sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari YouTube Bang Edy Channel pada Senin, 31 Januari 2022.
Alasan kedua, Edy Mulyadi menyebut pemerintah lagi-lagi mengingkari janjinya. Menurutnya, Jokowi sempat mengatakan jika 18 persen pembiayaan diambil dari APBN.
Namun, tiba-tiba membengkak menjadi 53 persen pembangunan IKN dibiayai oleh APBN.
Baca Juga: Thariq Ungkap Momen Romantis Saat Tembak Fuji, Ashanty: Kayak Nonton Film Korea
“Artinya lebih banyak biaya APBN dialihkan ke sana (IKN). Bukan mustahil naik terus,” kata Edy Mulyadi.
Menurutnya, anggaran sebesar itu berasal dari alokasi Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN), yang seharusnya digunakan untuk membangkitkan perekonomian yang terpuruk.
Alasan ketiga kenapa ia menolak IKN, sebab secara geologi dan kedaulatan, seharusnya sebuah ibu kota negara berada di tengah-tengah.
Baca Juga: Daftar Anime yang Tayang di Bulan Februari 2022, Ada Shenmue hingga DEEMO Memorial Keys
“Tidak dekat dengan perbatasan negara lain, apalagi di atas itu bagaimana RRC dengan segala pengaruhnya, aduh ngeri sekali yah,” terang Edy Mulyadi.
Terpenting, lanjut Edy Mulyadi, ini bukan soal konsersi sejumlah nama yang dimiliki oleh nama-nama terkenal.
Tetapi, konsersi-konsersi lahan pertambangan dan perkebunan akan meninggalkan lubang-lubang dan kerusakan lingkungan yang luar biasa.
Baca Juga: Link Nonton Ghost Doctor Episode 9, Seung Tak Akhirnya Memberitahu Young Min Rahasianya
“Seharusnya menurut aturan itu kewajiban pemilik konsersi untuk merehabilitasi, mereklamasi kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan,” terang Edy Mulyadi.
Tetapi, begitu lahan tersebut diambil negara untuk IKN, pemilik konsersi akan mendapat kompensasi dan terbebas dari kewajiban untuk merehabilitasi dan reklamasi.
“Makanya, Saya Edy Mulyadi menolak IKN,” imbuh Edy Mulyadi.***
