Network
PR DEPOK – Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sumatra baru-baru ini memicu banyak komentar, karena memancing kerumunan masyarakat.
Politisi PKS Mardani Ali Sera lantas menyoroti kerumunan dalam kunjungan Presiden Jokowi.
Mardani Ali Sera berpendapat bahwa timbulnya kerumunan dalam kunjungan Presiden Jokowi bisa saja menimbulkan klaster baru Covid-19.
Maka dari itu, dia meminta untuk tidak menyalahkan masyarakat karena tanggung jawab ada pada Presiden Jokowi.
“Jangan salahkan masyarakat apalagi warga umum yang jarang bertemu Presiden. Tanggung jawab ada pada presiden. Percuma menghimbau masyarakat jika teladan dan sistem tidak ditegakkan. Kasihan warga jika ada klaster karena kejadian ini,” tulis Mardani Ali Sera pada akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Tidak hanya itu, ia khawatir kerumunan serupa berpotensi ditiru oleh masyarakat wilayah lain.
Baca Juga: 4 Zodiak yang Sering Bersikap Buruk hingga Menyakiti Orang Lain
“Dan khawatir akan dirujuk masyarakat daerah lain. Ini bukan kejadian pertama kali. Padahal pelanggaran kian dilakukan oleh elit jauh lebih berat sanksinya dibandingkan masyarakat awam,” tulisnya.
Menanggapi komentar tersebut, politisi Partai PDIP Ruhut Sitompul berpendapat lain terkait kerumunan saat kunjungan Presiden Jokowi.
Ruhut Sitompul berpendapat bahwa kerumunan yang timbul dalam kunjungan Jokowi adalah bentuk cinta rakyat.
Baca Juga: Dituduh Merusak di Kawasan Gunung Puntang, Anji: Begini kalau Tidak Mengenal Saya
“Mardani PKS Pak Joko Widodo itu Presiden RI ke-7 adapun kerumunannya bentuk Cinta Rakyat Indonesia, jangan kau samakan dengan HRS berkerumun dengan ada Udang dibalik Baso beda banget lah yaouuuh ha ha ha MERDEKA,” tulis Ruhut Sitompul seperti dikutip dari @ruhutsitompul pada Sabtu, 5 Februari 2022.
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan kerumunan massa ketika Presiden Jokowi membagikan kaos di Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Sumatra Utara pada Rabu, 2 Februari 2022.
Adapun kunjungan tersebut guna meresmikan Jalan Bypass Balige, di Kabupaten Toba.
Baca Juga: Cara Dapatkan Set Top Box STB Gratis Kominfo, Penuhi Persyaratan ini agar Tetap Menikmati Layanan TV
Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh kepala negara.
Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian, pembangunan Jalan Bypass Balige secara bertahap sejak 5 tahun lalu dan menelan biaya Rp176 miliar.
Jalan tersebut dibangun untuk cegah terjadinya kemacetan yang terjadi di Kota Balige dan sekitarnya.
Baca Juga: Joe Biden Kritik Pemindahan IKN, Teddy Gusnaidi: yang Doyan Menuding Jokowi, Mendadak Jadi Pro Asing
"Jadi, ini jalan untuk mencegah terjadinya kemacetan di Balige, jadi sifatnya lingkar bypass sehingga traffic yang sifatnya go through tidak akan ke Balige, itu bisa melalui jalan lingkar ini," ujar Hedy.
Ia berharap jalan sepanjang 9,8 km tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatnya kelancaran transportasi serta aksesibilitas bagi kawasan di sekitar Kota Balige.
Turut hadir dalam peresmian tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Toba Poltak Sitorus.***
