PR DEPOK - Desakan terhadap Presiden Joko Widodo untuk menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat.
Desakan tersebut pun memunculkan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk menandatangani sebuah petisi penolakan terhadap pembangunan IKN di tengah pandemi Covid-19.
Berdasarkan data di situs petisi Change.org pada Senin, 7 Februari 2022 pagi, sudah tembus 7.000 lebih dukungan yang ikut serta menandatangani petisi digital tersebut.
Terkait petisi penolakan pembangunan IKN ini, Humas Partai Ummat Mustofa Nahwardaya pun turut angkat bicara.
Baca Juga: Warga Kejeblos ke Kali Ciliwung, Anies Baswedan Dinilai Pembohong dan Hanya Sibuk Pencitraan
Dalam keterangan tertulis di akun Twitter pribadinya, Mustofa Nahrawardaya mengatakan jika pembangunan IKN harus dihentikan karena dinilai tidak penting.
"Stop IKN Baru. Tidak urgen!" ujar Mustofa Nahrawardaya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @TofaTofa_id pada Senin, 7 Februari 2022.
Sebelumnya, keputusan Jokowi memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, banyak mendapat penolakan dari berbagi pihak. Bahkan belum lama ini, muncul petisi penolakan terhadap pembangunan tersebut.
Dukungan pun terlihat terus bertambah setiap waktunya dengan target sementara memperoleh 10 ribu dukungan.
Sementara itu, CEO dan Co-Founder Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menjelaskan dalam petisi tersebut bahwa, memindahkan IKN menurutnya tidak tepat di tengah situasi pandemi Covid-19.
Apalagi, kata dia, kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibukota negara.
Baca Juga: Bawa Gala Sky ke Makam Vanessa-Bibi, Haji Faisal Akui Tak Ingin Kecolongan: Kami Mau Buat Kenangan
Ditambah lagi, katanya melanjutkan, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru Omricon yang membutuhkan dana besar dari APBN dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut Nur Hidayat, pembangunan IKN di saat seperti ini hendaknya dipertimbangkan dengan baik.
Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBS besar di atas tiga persen, dan pendapatan negara yang turun.
Baca Juga: Hanya Bawa KK KTP! Kunjungi Kantor ini Bisa Mendapatkan Set Top Box STB Gratis
Sehingga, lanjutnya, sangat bijak jika Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek IKN.
Sedangkan infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk hingga sekolah rusak dan beberapa jembatan desa terabaikan.***