Network
Lebih lanjut, ia juga meminta Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo untuk menunda pengukuran lahan dan lain sebagainya.
“Sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara,” tutur Alissa Wahid.
Menurut pandangannya, akar masalah kasus Wadas tersebut berawal dari paradigma pembangunan Indonesia.
“Rakyat diminta menyerahkan tanah airnya kpd Negara, dengan dalih demi kepentingan lebih besar”
“Benar-benar rakyat itu (dianggap) kecil. Kalau menolak, dianggap membangkang kpd Negara. Dianggap diprovokasi. Boleh ditindak,” ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Padahal, jelas dia, kalaupun digunakan untuk kepentingan lebih besar, rakyat tetap berhak berpendapat dan bertindak atas Tanah Airnya.
Baca Juga: Pembalap MotoGP Asyik Liburan di Lombok, Ucapan Mick Doohan Terbukti Benar?
“Shg proses ‘nembung’ harus sampai di titik temu yang setara. Tidak boleh dikorbankan. Kaidahnya: kebijakan pemimpin haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya”
“Berapa banyak rakyat kecil yg sudah dikorbankan atas nama pembangunan?” ucap Alissa Wahid lagi.
