Network
PR DEPOK – Baru-baru ini, pergesekan antara masyarakat Wadas dengan petugas kepolisian sempat terjadi.
Kendati demikian, Moeldoko selaku Kepala KSP mengimbau agar seluruh pihak objektif dalam melihat peristiwa Wadas.
"Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," kata Moeldoko terkait peristiwa di Wadas, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada 10 Februari 2022.
Pergesekan yang terjadi antara warga dengan petugas kepolisian di Wadas, Moedoko menjelaskan bahwa hal itu akan dievaluasi.
"Semua akan dievaluasi," sebut Moeldoko.
Dijelaskan juga oleh Jaleswari selaku Deputi V KSP, bahwasanya pengamanan pihak polisi terhadap warga Wadas berlebihan.
Baca Juga: Bukan Soal Kekerasan Perempuan, Aya Canina Kecewa dengan Interpretasi Lagu 'Belenggu' oleh Amigdala
"Pengamanan di tingkat operasional sangat berlebihan, perlu evaluasi. Pemerintah tidak menghendaki terjadinya kekerasan," kata Jaleswari.
Menurutnya, Jokowi selalu menekankan bahwa penyelesaian kasus harus selalu mengedepankan dialog, termasuk kasus Wadas.
"Pemerintah juga berharap, masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut, sangat berlebihan, perlu evaluasi," ujar Jaleswari.
Baca Juga: Foto Marc Marquez di Lombok Jadi Meme dan Guyonan Netizen, Salah Satunya Selfie dengan Gerobak Rujak
Peristiwa pergesekan warga dengan petugas polisi di Wadas mengakibatkan 66 warga diamankan, namun saat ini sudah dipulangkan.
Menanggapi peristiwa di Wadas yang diketahui oleh Moeldoko selaku kepala KSP, Said Didu selaku pengamat politik memberikan tanggapannya.
Said Didu melontarkan pertanyaan terhadap pengerahan personel polisi ke Desa Wadas, dirinya mempertanyakan apakah istana negara sudah mengetahuinya.
Baca Juga: Jadwal Film di Cinepolis Depok Town Square Hari Ini Beserta Harga Tiket
“Artinya pengerahan seperti itu atas sepengetahuan istana ?,” ujar Said Didu dalam Twitter-nya @msaid_didu.
***
