Network
“Harusnya yang dikritik ya Presiden Jokowi, kenapa tidak mengkritik Presiden Jokowi sekalian, karena kebijakan pemerintah itu ya adalah memayungi semua kebijakan menteri, atau dengan kata lain, kebijakan menteri, itu adalah kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Refly Harun.
Refly Harun juga melihat jika kebijakan JHT yang baru cair saat pekerja berusia 56 tahun ini atas seizin presiden.
Baca Juga: Siap Hidup dengan Covid, Inggris Berencana Cabut Pembatasan Covid-19 yang Dinilai Kejam
“Jadi kalau misalnya ada kebijakan Menteri Tenaga Kerja, dan dibiarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, ya artinya Presiden Jokowi setuju dengan isu ini, makannya kemudian orang mengatakan ‘waduh jangan-jangan ini pengalihan isu juga dari isu Wadas dan ujung-ujungnya nanti somebody become the hero ya’,” ujar Refly Harun.
Sebelumnya Hotman Paris menantang Menaker Ida Fauziah untuk debat terbuka soal JHT yang baru akan cair saat pekerja berusia 56 tahun.
“Maka dengan ini, kalau benar Menaker bertanggung jawab atas isinya, isi peraturan tersebut, saya menantang debat terbuka di manapun Ibu Menaker untuk membahas Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut,” ujar Hotman Paris.***
