Network
PR DEPOK – Ekonom Anthony Budiawan belum lama ini menyoroti wacana penundaan Pemilu 2024.
Sebagaimana diketahui, isu penundaan Pemilu 2024 didukung tiga partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga Partai Amanat Nasional (PAN).
Menurut dia, apabila Pemilu 2024 benar-benar ditunda, maka hal tersebut sama dengan melakukan kudeta konstitusi (constitutional coup).
Sebagai informasi, kudeta konstitusi adalah suatu proses mengubah konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan, yang sebelumnya dibatasi oleh konstitusi.
Pernyataan ekonom itu pun rupanya menarik perhatian sejumlah pihak, salah satunya yakni Akademisi Cross Culture Institute, Ali Syarief.
Melalui akun Twitter pribadinya, @alisyarief, ia menyoroti hasil sebuah survei mengenai tingkat kepuasan rakyat atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Popularitas Joko Widodo (Jokowi) mencapai 73,9 persen, dijadikan alasan utama beberapa parpol untuk mendukung usulan yang bisa mengarah kepada ‘kudeta konstitusi’,” ujarnya.
Berbeda di zaman Orde Baru (Orba), kata Ali Syarief, rakyat sendiri yang secara terbuka meminta agar Presiden ke-2 RI, Soeharto untuk kembali dipilih.
"Dan berapa kali pun tidak melanggar UUD. Begitu aturannya," ucap sang akademisi menjelaskan.
Namun hari ini, ungkap Ali Syarief lagi, lembaga survei menjadi pion dalam "meneriakkan" usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Sekarang yang dipakai teriak adalah Lembaga Survey, supaya memperpanjang Jabatan Presiden, walau melanggar konstitusi. Mikir!" pungkas Ali Syarief di akhir cuitannya.
