PR DEPOK – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar baru-baru ini bertemu dengan beberapa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih untuk periode 2022-2027 di Gedung DPR RI.
Pertemuan antara Cak Imin sapaan akrab dari Muhaimin Iskandar dengan 12 Komisioner KPU-Bawaslu terpilih itu terjadi sebelum mereka dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kemudian memberikan tanggapan mengenai pertemuan Muhaimin Iskandar dengan Komisioner KPU-Bawaslu.
Mardani Ali menilai pertemuan antara Muhaimin Iskandar dengan Komisioner KPU-Bawaslu tidak etis.
Pendapat ini diungkapkan Mardani Ali melalui cuitan di akun Twitternya @MardaniAliSera.
“Pertemuan ini tidak etis. Krn cuma bertemu dgn satu pimpinan,” kata Mardani Ali dikutip Pikiranrakyat-depok.com pada Senin, 14 Maret 2022.
Menurut Mardani Ali, pertemuan antara Muhaimin Iskandar dan komisioner KPU-Bawaslu turut dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI.
“Mestinya dilakukan terbuka dan dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani Ali mengatakan asas keadilan dan transparansi perlu dijaga terlebih Komisioner KPU-Bawaslu tersebut belum dilantik dan belum ada konsolidasi internal.
Baca Juga: Fabio Di Giannantonio Sudah Berangkat ke Indonesia, sang Kekasih Jadi Sorotan Netizen
“Asas keadilan dan transparansi perlu dijaga. Lalu ke-12 nya belum dilantik dan belum konsolidasi internal,” katanya.
Bagi Mardani Ali pertemuan dengan pihak manapun berpotensi memunculkan anggapan pemberian pengarahan dan itu tidak etis.
Mardani Ali kemudian mengajak agar semua pihak mendukung komisioner KPU-Bawaslu untuk bekerja secara profesional, transparan, adil, dan efisien.
Baca Juga: 34 Gubernur Ikut Jokowi Kemah di IKN Nusantara, Gus Umar Keheranan: Mestinya Urus Minyak Goreng
“Pertemuan dg pihak manapun bisa berpotensi dianggap memberi pengarahan dan itu tidak etis. Semua pihak mesti mendorong dan mendukung komisioner KPU & Bawaslu utk bekerja profesional, transparan, adil & efisien," ujarnya.
Terakhir Mardani Ali mengatakan bahwa kejadian ini merupakan contoh buruk bagi penyelenggara pemilu.
“Ini contoh buruk bagi awal bekerja yg baik bagi penyelenggara pemilu,” katanya.
Baca Juga: Anies Baswedan Tak Diajak Kemah dengan Presiden Jokowi di IKN Baru, Refly Harun: Ini Agak Aneh
Sementara itu, Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari mengonfirmasi bahwa Pilpres masih on schedule atau bakal diselenggarakan pada 14 Februari 2024.***