Network
Direktur Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP) ini juga menyebut, wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024, merupakan skenario pelemahan demokrasi.
Sebab, menurut Yusfitriadi, ada beberapa infikator ‘history’ bahwa isu penundaan pemilu tidak berdiri sendiri.
Tetapi, itu merubakan rentetan yang sudah diskenariokan sebelumnya, seperti isu Jokowi tiga periode.
“Baru setahun Jokowi menjabat presiden periode kedua, sudah muncul isu Jokowi tiga periode,” kata Yusfitriadi.
Namun, lanjut dia, sepertinya akan lebih sulit usulan itu terealisasi, karena harus mengubah UUD 45.
“Walaupun secara tegas di beberapa kesempatan jokowi menolak tiga periode. Dengan berbagai argumentasi yang sangat politis dan irrasional,” terang Yusfitriadi.
Skenario selanjutnya, undang-undang Pemilu. Walaupun pemerintah tidak jadi merevisi UU tersebut, namun rancangan yang diusulkan pemerintah kepada DPR terlihat jelas.
Baca Juga: Rusia Ingin Drone Bersenjata dari China untuk Perang Ukraina, AS Peringatkan Eropa
Sebab, dalam rancangan itu tertuang soal pelaksanaan pemilu yang secara tersirat akan dikembalikan kepada sistem tertutup.
