PR DEPOK – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah sangat tepat.
Menurut Bamsoet, pemindahan IKN sudah tepat mengingat kemampuan Kota Jakarta sebagai penyangga sudah tidak memadai.
“Saat ini kemampuan Kota Jakarta untuk menyangga dan menyediakan layanan sebagai Ibu Kota Negara (IKN), semakin tidak memadai,” kata Bambang Soesatyo seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Instagram @bambang.soesatyo pada Selasa, 15 Maret 2022.
Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, saat ini dibutuhkan karakteristik IKN yang mampu memfasilitasi tata kelola pemerintah secara efisien dan efektif.
Sebab, saat ini pertumbuhan dalam laju modernitas zaman menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dan dinamis.
“Selain, mempunyai daya saing sebagai smart, green, dan beautiful city," ujar Bamsoet.
Bamsoet menuturkan, usulan pemindahan IKN di luar Pulau Jawa, sebenanya sudah mengemuka sejak pemerintahan Presiden Soekarno.
Baca Juga: Lengkapi 5 Syarat Berikut untuk Cairkan Insentif Kartu Prakerja Rp2,55 Juta, Simak Penjelasannya
Saat itu, terang Bamsoet, Soekarno mengusulkan agar pemindahan IKN dilakukan di Palangkaraya.
Begitu juga di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Menurutnya, Soeharto pernah mengusulkan agar IKN pindah ke Jonggol, Kabupaten Bogor yang disertai dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997.
"Namun, hingga kini usulan pemindahan tersebut tidak terealisasi dengan berbagai alasan. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menjadi sangat tepat. Seiring dengan beban Jakarta yang semakin berat dan tidak lagi mampu ditopang oleh daerah penyangga di sekitar Jakarta," kata Bamsoet.
Meski begitu, kata Bamsoet, membangun IKN di Penajam, Kalimantan Timur bukan persoalan sederhana dan mudah.
“Karenanya, dibutuhkan fokus perhatian dari segenap pemangku kepentingan,” kata Bamsoet.
Seperti diketahui, pemerintah menetapkan Penajam, di Kalimantan Timur sebagai IKN dengan nama Nusantara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), bersama menteri kabinet dan beberapa kepala daerah bahkan melakukan kegiatan berkemah di lokasi IKN.***