Network
PR DEPOK - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, telah meluncurkan aplikasi digital kepegawaian.
Tujuan diluncurkannya aplikasi digital kepegawaian ini adalah untuk mendukung transformasi organisasi dan sumber daya manusia aparatur negara di Kemnaker.
Menurut Ida Fauziyah, seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari akun Twitter @KemnakerRI pada Kamis 30 Juni 2022, saat ini transformasi diperlukan untuk mewujudkan good governance (pemerintah yang bersih-red) di tubuh Kemnaker yang tangguh.
Serta tanggap terhadap perubahan, dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal serta penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, dengan melalui transformasi ini akan dilakukan pembenahan dan perbaikan birokrasi di lingkungan Kemnaker.
Lantaran selama ini cenderung dipersepsikan publik dengan prosedur berbelit, lamban, kinerja rendah, penuh dengan KKN, serta tak memiliki standar pelayanan yang pasti.
Baca Juga: Kota Solo Bakal Gelar Konser Musik Metal Internasional, Gibran Sebut sebagai Diplomasi Budaya
Aplikasi e-performance memberikan informasi hasil kinerja organisasi dan kinerja individu tiap pegawai @KemnakerRI, serta melihat penghitungan tunjangan kinerja untuk masing-masing pegawai berdasarkan kinerja
Ida Fauziyah mengatakan pula, bahwa aplikasi LKM cukup membantu proses administrasi kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengajuan Plt dan Plh, serta proses administrasi kepegawaian lainnya.
Aplikasi baru ini diintegrasikan dalam satu kesatuan aplikasi yang bernama "SIAPKERJA', yang merupakan sistem informasi kinerja aparatur pemerintahan Kemnaker.
Baca Juga: Temui Volodymyr Zelensky, Jokowi Bawa Spirit Perdamaian ke Ukraina: Tidaklah Sekadar Berkunjung
Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam laporannya mengatakan ada empat hasil transformasi terhadap ASN.
Hal itu merupakan perbaikan yang saat ini akan dilaksanakan, sehingga membantu pihak Kemnaker dalam mewujudkan good governance dan meningkatkan reformasi birokrasi, tuturnya.
Ditambahkannya, pemerintahan yang bersih adalah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terhadap pelayanan publik yang berkualitas, serta kapasitas dan kualitas kinerja birokrasi yang tinggi. ***
