Network
PR DEPOK - Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dikabarkan telah mengajukan nama untuk mengganti mendiang Tjahjo Kumolo di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Bahkan Megawati mengajukan kepada Presiden Jokowi lebih dari satu nama calon Menpan RB.
Informasi tersebut disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di sela acara Pameran Lukisan Freedom of Harmony di Jakarta pada Selasa, 23 Agustus 2022 kemarin.
"Ya, pada hari Kamis yang lalu Ibu Mega sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan," kata Hasto Kristiyanto seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Rabu, 24 Agustus 2022.
Penyerahan nama calon Menpan RB tersebut menurutnya juga sudah dilakukan sesuai dengan sistem presidensial.
Dia menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan itu, presiden yang berhak memutuskan pihak pengganti Tjahjo Kumolo.
"Bapak Presiden Jokowi yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya," ujarnya.
Namun dalam siaran persnya, Hasto tampak tak menyebutkan nama-nama yang diajukan Megawati tersebut kepada Jokowi.
PDI Perjuangan sendiri sebelumnya memberikan saran kepada presiden agar memberikan jeda waktu untuk memastikan pengganti Tjahjo Kumolo, usai 40 hari masa berkabung selesai.
Baca Juga: Cara Daftar BPNT Sembako Agustus 2022 Online Lewat HP di Aplikasi Cek Bansos
Dengan demikian, mereka memperkirakan Jokowi akan mengumumkan nama calon Menpan RB tersebut.
"Itu sudah terpenuhi dan sekarang presiden lah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti Pak Tjahjo," ucap Hasto Kristiyanto menambahkan.
Dengan adanya pergantian Menpan RB, secara tidak langsung terjadi reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi, yang diketahui sebelumnya telah dilakukan beberapa kali.
Baca Juga: 6 Tips Mencegah Obesitas bagi Orang Dewasa, Salah Satunya Jadwalkan Makan Secara Teratur
PDI Perjuangan menilai bahwa reshuffle yang dilakukan terlalu sering malah menjadi tidak baik. Namun, di sisi lain, mereka memahami bahwa hal itu adalah keharusan, bila kinerja menterinya kurang baik.
Hasto menjelaskan, bagi PDI Perjuangan skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong, dan supaya seluruh jajaran menteri bergerak serentak satu irama dalam membangun sinergi untuk mencetak prestasi.
Maka dari itu, ia menyarankan agar Jokowi mengambil langkah tegas terhadap para menterinya, salah satunya dengan mengevaluasi kinerja mereka.
"Karena apapun, presiden punya hak untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya," tuturnya.***
