Network
PR DEPOK - Pada 24 Februari 2022 pemerintah menerbitkan Keputusan presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2022 tentang penetapan hari penegakan Kedaulatan Negara.
Berikut ini bunyi poin C soal pertimbangan penetapan hari penegakan Kkedulatan Negara.
"Bahwa peristiwa Serangan Umum I Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya,
Baca Juga: Kejutkan ARMY, Jungkook BTS Hapus Akun Instagram Pribadinya
Merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," bunyi poin tersebut dikutip dari Pikiran Rakyat.
Keppres tersebut selanjutnya menteapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang secara definitif sama dengan Hari Peringatan Serangan Umum Maret 1949.
Namun, sebelumnya Keppres tersebut sempat disorot. Dimana nama Soeharto disebut-sebut dihapus dari sejarah Serangan 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo, Virgo, dan Libra 1 Maret 2023 Besok: Selamat Keuntungan Telah Berpihak Padamu!
Menanggapi itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Soeharto tidak dihapus dalam sejarah pertempuran Yogyakarta itu.
"Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949, nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik Keppres yang sumbernya komprehensif," kata Mahfud MD melalui cuitan di akun Twitter pada 3 Maret 2020.
Keppres tersebut secara tegas dan lugas menyatakan bahwa instruksi dan inisiatif Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah dari Jenderal Soedirman dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Di sisi lain, Salim Said mengatakan bahwa ide serangan 1 Maret 1949 tidak datang dari Soeharto saat masih menjadi prajurit di Yogyakarta.
Baca Juga: Kapan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 49 Dibuka? Ini Bocoran dan Cara Daftarnya
"Besar kemungkinan ide itu (serangan 1 Maret 1949) tidak datang dari Soeharto. Terlalu percaya diri Soeharto mengatakan bahwa beliaulah yang inisiatif itu," kata Salim Said dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) 18 Maret 2022 bertajuk Nama Soeharto Lenyap di Serangan Umum 1 Maret 1949.
Sementara itu, sejarawan Anhar Gonggong berdasarkan temuan dokumen penting tentang Serangan 1 Maret 1949. Anhar Gonggong menemukan berkas tersebut di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Dokumen-dokumen temuan Gonggong secara definitif menunjukkan bukan Soeharto sebagai inisiator dan instruktur Serangang 1 Maret 1949.
Menurut berkas-berkas tersebut inisiatif dan instruksi Serangan Besar-besaran 1 Maret 1949 adalah Kolonel Bambang Soegeng.
Baca Juga: Besok 1 Maret 2023 Memperingati Hari Terapi Musik dan Hari Lamun Sedunia, Ini Sejarahnya
Bambang Soegeng mengirim Surat Perintah kepada Soeharto untuk menyiapkan serangan besar-besaran. Istilah yang digunakan oleh Bambang Soegeng adalah serangan besar-besaran, bukan serangan umum.
"Ada dua dokumen kecil dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI): Surat Perintah - Diperintahkan kepada Overste Soeharto untuk mempersiapkan serangan besar-besaran ke Ibukota dan lalu bertanda-tangan pada 25 Februari 1949, yang menandatangani adalah Kolonel Bambang Soegeng sebagai Gubernur Militer," katanya.
"Kedua Buku Simatupang Laporan dari Banaran. Dalam buku itu juga Simatupang mencatat bahwa suatu ketika saya bertemu dengan Kolonel Bambang Soegeng di sebuah desa dan ia mengatakan kepada saya bahwa apa tidak lebih baik kalau kita segera lakukan serangan kepada Yogya, agar supaya nanti Yogya kembali kepada kita, kita tidak dianggap cuma dikasih," katanya lagi.
Baca Juga: Bocoran Tanggal Dibukanya Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 49, Cek di Sini
Sedangkan Salim Said mengatakan bahwa inisiatif itu datang dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan cerita tersebut dibenarkan oleh Jenderal Nasution.
"Saya tanya Sri Sultan, sebab saya sudah pernah baca sebelumnya Sri Sultan mengatakan bahwa beliau itu mendengar radio akan ada sidang dewan keamanan PBB," katanya.
"Jadi, lalu beliau menghubungi Jenderal Soedirman, memberi usul supaya ada serangan umum, entah bahasanya serangan umum atau besar-besaran. Ini cerita juga dibenarkan oleh Jenderal Nasution, dari Jenderal Sudirman turun perintah ke Bambang Soegeng, menurut adiknya Bambang Soegeng turun ke Soeharto," kata Salim Said.
Menurut Salim, keterangan Soeharto pernah dimuat dalam sebuah majalah.
"Keterangan Soeharto dimuat. Nggak percaya toh Letnan Kolonel bisa ambil inisiatif," kata Salim.
Di sisi lain, film perjuangan Janur Kuning 1979 dan Serangan Fajar 1981 rilis.
Wijaya Herlambang mengatakan dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965 (2013) bahwa film-film heroisme produksi Orde Baru bukan sebuah karya seni, melainkan instrumen politik propaganda politik untuk melegitimasi kekuasaannya.
Baca Juga: KUR BRI 2023 Sudah Dibuka Maret? Ajukan Pinjaman dengan Cara Berikut
Dia mengutip Arifin C Noer dari Irawanto dalam Film, Ideologi dan Militer (199) bahwa dalam konteks film serangan fajar tidak lebih dari sebuah cerita fiktif belaka yang menggunakan latar sejarah.***
