PR DEPOK - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengajak sejarawan dibalik Keppres No.2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara untuk berdebat.
Hal ini lantaran menurut Fadli Zon, Keppres No.2 Tahun 2022 tersebut telah banyak data sejarah yang salah.
"P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!," ujar Fadli Zon.
Ia menjelaskan bahwa dalam Keppres tersebut selain telah menghilangkan peran Soeharto, juga menghilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Fadli Zon meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, agar Keppres No.2 Tahun 2022 direvisi.
"Saya sudah baca Keppres No 2/2022 ttg Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah byk salah. Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sbg Komandan lapangan, juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal. @jokowi @mohmahfudmd," ujar Fadli Zon.
Adapun pihak sejarawan dibalik Keppres No.2 Tahun 2022 tersebut menyatakan enggan untuk berdebat terkait hal tersebut dengan Fadli Zon.