Network
"Saya yang mantan Ketua MK saja tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya," katanya.
Dari cuitan Mahfud ini, banyak pula warganet yang turut merespons hal tersebut.
Baca Juga: Cek dan Login pip.kemdikbud.go.id 2023 tuk Tahu Nama Penerima Bantuan PIP
"Jika itu benar apa tanggapan pak mahfud? Yang terhormat pak mahfud jangan sampai sistem proporsional tertutup itu sangat mengecewakan sistem demokrasi yang mundur dan bobrok.biarlah rakyat yang memilih wakil rakyatnya. Trims," kata @YepryR.
"Rakyat yang memilih wakilnya. Rakyat tidak hanya melihat partai tapi melihat sosok Caleg yang diusung parpol. Jangan jadikan demokrasi mundur ke era Orba," ujar @FaGtng.
"Terlepas dari benar/tidaknya info ini saya lebih mendukung sistem proporsional tertutup. Fakta menunjukkan sistem terbuka menghasilkan anggota legislatif yang kurang berkualitas, hanya sekedar populer saja. Tinggal buatkan rambu kepada parpol bagaimana aturan yang objektif untuk memberi nomor urut," tulis @kh_notodiputro.
"Saya sepakat Prof, bahwa putusan tetap rahasia sebelum diputuskan secara resmi lewat vonis majelis. Bila beredar bocoran ketetapan sebelum diputuskan palu majelis, itu perlu ditelusuri. Menurut saya, perkara etik juga ketika anggota majelis ada yang berwacana sebelum putusan," kata @Kang_Ocit.
Baca Juga: Layak Dikunjungi! Berikut 7 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Kabupaten Purwakarta
"Izin Pak Menko Prof, apabila ini benar apakah bisa dipidanakan sumber yang membocorkan dan yang mempublishnya?" tanya @basferdiansyah.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) itu membuat pernyataannya di akun Twitter @dennyindrayana.
