Network
Kemudian, Amien Rais juga memberikan kritikan perihal Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD.
"Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Jadi dengan kata lain supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti," kata dia.
Baca Juga: Baru Rilis Sehari Game Street Fighter Telah Memecahkan Rekor
“Nah langkah tidak masuk akalnya logika politik hukum Pak Jokowi, sebuah kegagalan di dunia hukum di negara kita dipaksakan, supaya dilaksanakan oleh pemerintah yang akan dating,” katanya melanjutkan.
Mantan pendiri PAN ini juga menyinggung soal KSP Moeldoko dan beberapa anak buahnya yang dianggapnya tak kenal lelah untuk mengambil alih pimpinan Partai Demokrat.
Ia menduga bahwa apa yang dilakukan Moeldoko ini juga atas seizin Presiden Jokowi.
"Cukup mengagetkan dan menggelikan, menurut saya. Artinya apa yang sedang diperjuangkan "oleh Pak Moeldoko dan kawan-kawan" supaya ada fatwa dari MA, kepemimpinan AHY ilegal yang legal adalah kepemimpinannya, pasti semua itu sepengetahuan dan seizin Jokowi," katanya.
Baca Juga: Daftar 7 Lokasi Bakso di Purbalingga yang Rasanya Enak dan Bikin Nagih, Ini Lokasinya
Amien Rais mengatakan demikian di tengah ramainya pernyataan Jokowi yang akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara.
Pernyataan ini pun menuai pro dan kontra, sehingga Amien Rais mengungkit hal itu, yang disebutnya sebagai ‘manuver berbahaya Jokowi’.***
