Network
PR DEPOK - Anggota DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk melarang pertemuan komunitas LGBT dari negara-negara anggota ASEAN di ibu kota.
Dalam sebuah rapat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti dilansir dari Antara News, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengungkapkan permintaannya, menyebut bahwa pertemuan LGBT tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan agama Indonesia.
"Kita perlu filter dengan mempertimbangkan kehormatan terhadap budaya kita terhadap wisatawan asing," jelasnya.
Baca Juga: 5 Warung Soto Ayam Terpopuler di Magelang, Cocok untuk Sarapan
Taufik Zoelkifli, atau MTZ, menyambut baik popularitas kawasan wisata perkotaan dan alam di DKI Jakarta di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, ia menekankan perlunya pengawasan dari Pemerintah Provinsi DKI agar para wisatawan menghormati dan mematuhi norma-norma yang berlaku di Indonesia secara umum, termasuk di ibu kota Jakarta.
Informasi mengenai rencana pertemuan LGBT dari negara-negara anggota ASEAN di Jakarta sedang diselidiki oleh Polda Metro Jaya.
Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan, mengatakan bahwa mereka sedang mencari tahu kebenaran informasi tersebut.
Baca Juga: Malam 1 Suro 2023 Tanggal Berapa? Inilah 5 Larangan yang Harus Dihindari
"Kami sedang memeriksa kebenaran informasinya," ujarnya.
Mereka telah memeriksa jadwal dan agenda acara di beberapa lokasi seperti hotel dan gedung pertemuan di Jakarta, tetapi tidak menemukan bukti adanya acara tersebut. Tidak ada pihak yang mengajukan izin atau memberikan pemberitahuan mengenai kegiatan tersebut.
"Tidak ada jadwal atau acara yang kami temukan setelah dilakukan pemeriksaan," tambahnya.
Baca Juga: 9 Kuliner Nasi Goreng di Jember yang Terenak, Catat Lokasinya
Sebelumnya, akun Instagram @aseansogiecaucus sempat menyebarkan informasi mengenai acara komunitas LGBT se-ASEAN yang direncanakan pada tanggal 17-21 Juli 2023 di Jakarta. Namun, informasi itu kemudian dihapus oleh akun tersebut.
"Belum ada izin atau pemberitahuan terkait acara tersebut hingga saat ini," tandas Hirbak.***
