Pemerintah DKI Diminta Tolak Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta, Hidayat Nur Wahid: Tak Sesuai Pancasila

- 13 Juli 2023, 21:52 WIB
Ilustrasi pertemuan LGBT se-Asean di Jakarta - Soal rencana adanya pertemuan LGBT di Jakarta, pemerintah diminta Hidayat Nur Wahid untuk tegas menolak.
Ilustrasi pertemuan LGBT se-Asean di Jakarta - Soal rencana adanya pertemuan LGBT di Jakarta, pemerintah diminta Hidayat Nur Wahid untuk tegas menolak. /unsplash / Stavrialena Gontzou/

PR DEPOK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta Anggota DPRD DKI Jakarta untuk melarang adanya pertemuan komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) se-ASEAN yang akan diadakan di Ibu Kota.

"Untuk pertemuan LGBT di Jakarta, saya meminta Dinas Pariwisata untuk melarang, karena (pertemuan komunitas LGBT) tidak sesuai dengan Pancasila, budaya dan agama kita (Indonesia)," kata Muhammad Taufik Zoelkifli selaku anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, saat mengikuti rapat bersama Pemprov DKI Jakarta, pada hari Rabu lalu.

Pria yang biasa dipanggil MTZ ini mengaku senang, apabila kawasan wisata urban atau alam yang ada di DKI Jakarta dapat digandrungi oleh wisatawan dalam maupun luar negeri. Dia pun sangat mengapresiasi, apabila kawasan wisata yang ada di DKI Jakarta dapat berkembang dengan cepat.

Meski begitu, MTZ meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap tegas dalam mengawasi wisatawan, agar tunduk dan taat pada norma yang berlaku di Indonesia secara umum.

Baca Juga: TERENAK! 6 Lokasi Warung Bakso Super Mantap di Jonggol, Catat Sekarang Jam Bukanya

"Kita senang banyak wisatawan asing (yang akan datang), namun perlu ada filter karena kita (masyarakat Indonesia) punya budaya yang harus dihormati," kata MTZ menjelaskan.

Sementara itu, di tempat lain, Anggota Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia harus tegas menolak dan melarang rencana pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN dalam ‘Queer Advocacy Week’ yang akan diadakan oleh ASEAN Sogie Caucus di Jakarta.

Hal ini juga, sejalan dengan penolakan yang telah disampaikan secara konstitusional oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui beberapa tokohnya yakni Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas (Pimpinan Muhammadiyah) dan Ketua MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis (Pimpinan NU). Selain dari MUI, ada juga penolakan secara konstitusional yang dilakukan oleh pimpinan organisasi Perempuan Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) dan Gerakan Indonesia Beradab.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Gelas Mana yang Anda Pilih? Jawabannya Ungkap Hal Penting yang Harus Diperhatikan

Halaman:

Editor: Linda Agnesia

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x