Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sempat bersitegang buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada dua anggota militer aktif yang berkecimpung di Basarnas.
Seperti diketahui KPK melakukan OTT kepada Kabasarnas HA dan Koorsmin Kabasarnas ABC, keduanya diduga menerima suap proyek pengadaan alat deteksi korban reruntuhan. Atas penangkapan itu, TNI merasa keberatan lantaran pihaknya memiliki mekanisme tersendiri.
Meskipun begitu, KPK maupun TNI saling melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Juga, Presiden Jokowi mengungkapkan keduanya hanya mengalami masalah koordinasi.
"Ya, itu menurut saya masalah koordinasi," kata Presiden Jokowi, pada Senin, 31 Juli 2023. Dilansir dari PMJ.
Baca Juga: 5 Pilihan Gudeg Nikmat di Bantul, Yogyakarta, Cobain Gudeg Unik dari Bunga Kelapa
Menurut Presiden Jokowi, setiap lembaga maupun kementerian harus menanamkan mekanisme saling berkoordinasi satu sama lain.
Koordinasi yang dilakukan antar lembaga maupun kementerian bisa disesuaikan dengan aturan serta hukum yang berlaku.
Adanya koordinasi antar pihak terkait bertujuan untuk mencegah terjadinya miss komunikasi atau kesalahan informasi satu sama lain.
Baca Juga: WNA Beli Elpiji Bersubsidi 3 Kg di Denpasar Bali, Penjual Diduga Enggan Berdebat
Apabila setiap lembaga dan kementerian menerapkan mekanisme koordinasi, maka permasalahan yang ada bisa diminimalisir.
"Masalah koordinasi yang harus dilakukan, semua instansi. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, menurut aturan. Kalau itu dilakukan, polemik rampung," jelasnya.
Sementara itu, KPK telah meminta maaf kepada Puspom TNI atas penetapan tersangka Kabasarna dan Koorsmin Kabasarnas.
Baca Juga: Serasa Pedesaan! Inilah 4 Rekomendasi Tempat Makan dengan Konsep Saung di Cikarang
Juga, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan polemik ini akan dijadikan evaluasi oleh TNI.
"Peristiwa di Basarnas perlu menjadi evaluasi kita. Kita harus mawas diri dengan hal seperti itu," kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, pada Minggu, 30 Juli 2023.
Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan pihaknya tidak boleh emosi jika melihat berita yang menyatakan anggota aktif militer terlibat dugaan kasus korupsi.***
